Samarinda – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendekatkan akses pendidikan dasar kepada masyarakat diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dialokasikan secara langsung ke siswa, yakni Rp1 juta untuk jenjang SD dan Rp1,5 juta untuk SMP.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk mengatasi persoalan biaya pendidikan yang kerap menjadi penghambat keberlanjutan sekolah, terutama di wilayah-wilayah yang tergolong 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan sejak usia dasar.
“Nilainya sudah ditetapkan per siswa dan terpisah dari bantuan seragam. Ini bukan sekadar peningkatan anggaran, tapi bentuk intervensi langsung yang lebih terukur,” jelasnya, Selasa (22/7/25).
Menurutnya, penetapan angka yang pasti dalam BOSDA tidak hanya memudahkan sekolah dalam menyusun rencana tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menekan angka putus sekolah akibat beban biaya non-SPP.
Agusriansyah juga menilai bahwa BOSDA di Kutim melengkapi program GratisPol dari Pemprov Kaltim yang menyasar jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
Kolaborasi program daerah dan provinsi ini, jika berjalan seimbang, dapat menciptakan jaring pengaman pendidikan dari dasar hingga jenjang atas.
“Dua skema ini saling menopang. BOSDA kuat di pendidikan dasar, GratisPol menopang di jenjang atas. Kalau dikelola dengan baik, angka putus sekolah bisa ditekan dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Namun demikian, Agusriansyah mengingatkan pentingnya validitas data penerima agar program BOSDA berjalan tepat sasaran.
Ia mendorong Pemkab Kutim bersama dinas pendidikan dan sekolah melakukan pembaruan sistem pendataan siswa secara berkala, termasuk memperhatikan latar belakang sosial ekonomi keluarga.
“Sebagus apapun programnya, kalau basis datanya lemah, maka hasilnya bisa tidak akurat. Semua pihak harus bersinergi memastikan keakuratan data agar tidak ada yang terlewat atau salah sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan BOSDA.
Evaluasi ini diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di lapangan.
Agusriansyah berharap program ini tidak bersifat sementara atau sekadar respons sesaat terhadap kritik publik. Ia ingin BOSDA menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan penguatan SDM di Kutim.
“Kalau ingin anak-anak di Kutim punya masa depan yang lebih baik, maka negara harus hadir lewat kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan paling dasar mereka. BOSDA adalah salah satu wujudnya,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
