Samarinda – Ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah kota dan desa di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan serius.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai perlunya perubahan pendekatan dalam pembangunan sekolah, khususnya di kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh anak bangsa.
Menurut Agusriansyah, pembangunan sekolah di daerah tak boleh lagi dilakukan secara parsial. Sekolah harus hadir sebagai bagian dari kawasan pendidikan terpadu, lengkap dengan akses jalan, transportasi, hingga fasilitas pendukung seperti asrama dan pemenuhan gizi siswa.
“Pembangunan sekolah jangan hanya fokus pada fisik gedungnya. Kita harus pikirkan juga bagaimana siswa bisa sampai ke sekolah dengan aman dan layak. Kalau perlu, sekolah disertai asrama, agar anak-anak di pedalaman tidak perlu menempuh medan berat setiap hari,” tegasnya, Selasa (22/7/25).
Ia mencontohkan banyak kasus di lapangan di mana gedung sekolah sudah berdiri, namun akses jalan belum memadai, membuat sekolah sulit dijangkau dan tidak optimal dimanfaatkan masyarakat.
“Ini pola pembangunan yang keliru. Harusnya dari awal sudah dirancang sebagai satu paket lengkap mulai dari gedung, infrastruktur pendukung, hingga fasilitas penunjang lainnya,” tuturnya.
Agusriansyah menyebut, pendidikan berbasis kawasan terpadu merupakan solusi yang lebih tepat untuk menjawab tantangan geografis dan sosial ekonomi di daerah-daerah terpencil Kaltim.
Dalam model ini, sekolah menjadi pusat layanan pendidikan yang terintegrasi, bukan berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan yang mendukung.
Ia juga menekankan bahwa akses pendidikan yang setara merupakan hak konstitusional setiap anak, bukan sekadar kebijakan belas kasihan.
Negara, menurutnya, berkewajiban menghadirkan layanan pendidikan yang merata, tanpa membedakan latar belakang wilayah atau ekonomi.
“Kalau anak-anak kota bisa mendapat fasilitas lengkap dan nyaman, maka anak-anak desa pun harus mendapat perlakuan yang sama. Ini bukan permintaan, ini soal keadilan,” tegasnya.
Agusriansyah pun menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendorong sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang integratif, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat.
“Kita tidak ingin anak-anak desa hanya jadi angka statistik. Kita ingin mereka tumbuh dengan mimpi besar dan akses nyata untuk meraihnya,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
