Samarinda – Pentingnya mengedepankan empati dan keadilan dalam layanan kesehatan kembali disuarakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin.
Ia menilai, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kaltim harus menjadi contoh utama dalam membangun budaya pelayanan publik yang humanis dan inklusif.
Fuad menegaskan bahwa rumah sakit bukan sekadar institusi medis, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan harus berdiri paling depan.
Ia menolak keras praktik birokratis berlebihan yang kerap dialami pasien, terutama dalam kondisi darurat.
“Orang datang ke rumah sakit karena sedang sakit, bukan karena iseng atau ingin menyusahkan. Maka siapa pun yang datang, harus diterima dengan terbuka, tanpa diskriminasi,” tegasnya, Selasa (22/7/25).
Ia bahkan mengutip pernyataan Bupati Pekalongan yang sempat viral di media sosial, sebagai pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan semata soal kompetensi teknis, melainkan juga panggilan nurani dan keikhlasan melayani.
Menurut Fuad, pola pelayanan yang mengandalkan sistem rujukan yang berputar-putar justru bisa berakibat fatal.
Ia mengkritik keras proses administratif yang menyulitkan pasien, seperti dilempar dari satu bagian ke bagian lain tanpa mendapatkan penanganan cepat.
“Pasien tidak butuh prosedur panjang saat sedang sakit. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan segera. Tanya kebutuhannya, cari solusinya. Itu esensi dari pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fuad mengingatkan bahwa tenaga kesehatan adalah profesi pengabdian, dan rumah sakit pemerintah harus bisa mencerminkan semangat pelayanan yang adil, terbuka, dan menjunjung tinggi martabat setiap pasien.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Fuad, akan terus mendorong pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit di bawah naungan Pemprov Kaltim.
Ia berharap, pelayanan berbasis empati dan sikap humanis bisa menjadi budaya kerja yang melekat, bukan sekadar jargon pelayanan publik.
“Transformasi pelayanan rumah sakit harus dimulai dari niat untuk melihat pasien sebagai manusia, bukan sekadar objek administrasi. Kita ingin rumah sakit provinsi jadi garda depan pelayanan yang beradab,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
