Samarinda – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Jumat (25/7/2025), guna menyuarakan keresahan terhadap dugaan praktik korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi tersebut diawali dari Taman Samarendah sebagai titik keberangkatan, kemudian massa bergerak secara beriringan dengan kendaraan roda dua menuju lokasi utama di kawasan pusat pemerintahan provinsi.
Dalam seruan aksinya, Faisal Hidayat selaku koordinator lapangan, mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan publik.
“Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara,” tegas Faisal saat menyampaikan orasi di tengah kerumunan massa aksi.
Sebagai bentuk protes simbolik, peserta aksi turut membakar ban bekas di lokasi demonstrasi dan menyebarkan selebaran berisi tuntutan yang menyoroti berbagai isu dugaan penyimpangan di tubuh pemerintahan provinsi.
Faisal juga menuntut agar Kepala Daerah Kaltim dapat menjalankan roda pemerintahan secara jujur dan terbuka kepada publik.
“Kami meminta Gubernur Kaltim untuk mengedepankan transparansi dan prinsip akuntabilitas. Kami ingin Kalimantan Timur bersih dari segala praktik kotor KKN,” tegasnya dalam pernyataan lanjutan.
Dalam aksi tersebut, AMAK Kaltim juga mengangkat isu dugaan pengambilan fee secara ilegal dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar penyimpangan kecil. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada individu berinisial BR yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dan dana itu diduga disalurkan ke seorang oknum berinisial H. Kami mendorong Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk segera turun tangan,” ujar Faisal.
Rijal, salah satu orator lain dalam aksi tersebut, juga menyampaikan dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Pemprov Kaltim dalam manipulasi pelaporan pajak, yang diduga dilakukan bersama terpidana kasus pajak Rafael Alun.
“Jika pejabat tinggi di Kaltim sampai berkolaborasi dengan terpidana korupsi pajak, maka ini sangat membahayakan integritas birokrasi kita. Kami menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan ini,” tutur Rijal dengan nada serius.
Sampai berita ini ditulis, aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Massa aksi tetap bertahan sembari menyerukan tuntutan mereka. (Mujahid)
