Samarinda – Ketimpangan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, mengungkapkan kekhawatirannya atas masih banyaknya sekolah di daerah terpencil yang belum tersentuh pemerataan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas tenaga pendidik.
Menurutnya, sejumlah sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa bahkan belum memiliki ruang belajar layak dan jumlah guru yang memadai.
“Fakta bahwa masih ada ruang kelas tanpa meja kursi dan jumlah guru yang sangat terbatas menunjukkan bahwa kesenjangan ini bukan sekadar isu pembangunan, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, Selasa (29/7/2025).
Ia menegaskan bahwa distribusi anggaran daerah harus lebih berpihak pada sektor pendidikan, terutama dalam menjawab kebutuhan sekolah yang berada jauh dari pusat kota.
Hasanuddin menilai APBD Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat, namun implementasi program pendidikan sering kali tidak merata antarwilayah.
Tak hanya itu, ia menyoroti bahwa implementasi kurikulum di beberapa daerah belum bisa dijalankan secara optimal karena keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, serta rendahnya kapasitas guru dalam menyesuaikan dengan sistem pembelajaran terbaru.
“Banyak sekolah yang belum siap secara infrastruktur dan SDM. Akibatnya, kurikulum nasional sulit diterapkan dengan baik di semua daerah,” katanya.
Hasanuddin pun mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim agar segera melakukan pemetaan menyeluruh dan mengambil langkah nyata terhadap wilayah-wilayah yang tertinggal.
Ia menekankan pentingnya intervensi berbasis data agar pembangunan sektor pendidikan bisa lebih adil dan merata.
Baginya, pemerataan pendidikan bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Kaltim.
“Kalau kita mau keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketimpangan, maka pendidikan adalah jalannya. Tapi itu tidak akan terjadi jika akses dan fasilitas masih timpang,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat pemerataan pendidikan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil.
“Ini bukan semata tanggung jawab Dinas Pendidikan. Ini tanggung jawab kolektif,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
