Samarinda – Peran strategis organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan Kalimantan Timur kembali ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa.
Ia menilai, pembangunan daerah yang inklusif tidak akan tercapai tanpa melibatkan kekuatan sosial yang berasal dari masyarakat sendiri.
Menurut Yusuf, kehadiran ormas dan paguyuban tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pelengkap dalam proses demokrasi. Lebih dari itu, mereka dapat menjadi aktor penting dalam mengawal dan mewujudkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
“Pemerintah daerah butuh mitra yang memahami denyut kehidupan masyarakat. Di sinilah ormas memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai kelompok sosial tapi sebagai kekuatan transformasi,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dan kemitraan antara pemerintah dan ormas agar tercipta sinergi yang produktif. Yusuf menganggap jumlah ormas yang banyak bukanlah persoalan, selama ada koordinasi dan kesepahaman dalam misi pembangunan bersama.
“Banyaknya ormas justru bisa menjadi kekuatan, asal ada arah dan pembinaan. Kolaborasi lintas kelompok menjadi kunci agar pembangunan menyentuh semua lapisan,” tegas politisi Golkar tersebut.
Lebih jauh, Yusuf menyoroti pentingnya keberagaman budaya di Kalimantan Timur sebagai modal sosial dalam merajut pembangunan yang merata.
Ia menyebut komunitas Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, hingga Bugis sebagai elemen pluralisme yang jika disatukan, dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah.
“Kalimantan Timur bukan milik satu golongan. Kita perlu membangun dengan semangat kolektif, bukan individual. Kolaborasi antarkelompok masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” katanya.
Ia pun melihat bahwa harmonisasi antar kelompok masyarakat yang selama ini terjaga di Kalimantan Timur telah memberi nilai lebih bagi daerah ini di mata pemerintah pusat. Stabilitas sosial dan kerukunan menjadi faktor penting dalam penunjukan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kondisi sosial yang harmonis seperti ini adalah keunggulan yang tak semua provinsi miliki. Ini menjadi daya tawar kita dalam menopang pembangunan nasional, termasuk proyek strategis seperti IKN,” jelas Yusuf.
Dalam konteks itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan paguyuban, untuk tidak pasif dalam proses pembangunan. Yusuf berharap ormas bisa menjadi penghubung aspirasi masyarakat dan turut serta mengawasi jalannya pembangunan agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Peran ormas bukan hanya soal kegiatan seremonial. Mereka bisa dan harus menjadi pengawas sosial, sekaligus agen perubahan yang memastikan pembangunan berdampak nyata hingga ke level terbawah masyarakat,” tutupnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
