Samarinda – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan spiritual mendapat sorotan positif dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II, Guntur, menyebut kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi peran guru ngaji merupakan langkah visioner dalam memperkuat pondasi moral masyarakat.
Menurut Guntur, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan ekonomi. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembinaan nilai keagamaan dianggap menjadi kunci mencetak generasi yang unggul secara intelektual sekaligus tangguh secara spiritual.
“Pendidikan berbasis nilai, terutama melalui peran para pendidik agama, sangat menentukan arah masa depan daerah. Guru ngaji, imam, dan marbut selama ini menjadi pilar pembentuk karakter di tengah masyarakat, tetapi perannya sering kali terabaikan,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Ia menekankan bahwa penghargaan terhadap peran tokoh-tokoh keagamaan ini harus menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan manusia.
Sehingga, perhatian terhadap guru ngaji bukan semata-mata soal pemberian insentif, tetapi pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam membangun generasi Qurani yang kuat secara akhlak.
Guntur juga menyoroti kecenderungan publik yang hanya fokus pada prestasi peserta lomba-lomba keagamaan, tanpa melihat siapa sosok di balik keberhasilan tersebut.
“Ketika ada anak yang juara MTQ, nama orang tuanya disebut, tapi guru ngajinya sering terlupakan. Padahal, keberhasilan itu lahir dari proses panjang yang mereka dampingi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi insentif dan penghargaan seperti program umrah bagi guru ngaji terpilih, karena hal ini dinilai mampu meningkatkan motivasi dan semangat pengabdian di tingkat akar rumput.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pembinaan Al-Qur’an seperti Gerakan Etam Mengaji (GEMA), sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran keagamaan yang konsisten.
Bagi Guntur, nilai religiusitas tidak boleh hanya menjadi simbol seremonial dalam pembangunan daerah, tetapi harus menjadi landasan dalam merancang arah kebijakan, khususnya di sektor pendidikan dan sosial.
“Pembangunan tidak akan bermakna jika tidak menyentuh sisi rohani masyarakat. Kita tidak sedang membangun sekadar kota atau infrastruktur, tapi membangun manusia. Dan itu harus dimulai dari nilai-nilai dasar seperti keimanan dan moralitas,” tegasnya.
Ia menyampaikan harapan agar program-program pembinaan keagamaan yang selama ini telah berjalan di Kukar terus diperkuat secara sistematis.
Sebba, sinergi antara kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan akan mempercepat tercapainya kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat.
“Dengan menempatkan nilai agama sebagai fondasi pembangunan, Kukar bisa menjadi contoh bahwa kemajuan dan spiritualitas bisa berjalan beriringan,” tutup Guntur. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
