Samarinda — Masalah banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi sudah menyangkut keamanan dan kualitas hidup masyarakat.
“Ini bukan sekadar rencana jangka panjang, tapi kebutuhan mendesak. Kalau dalam lima sampai sepuluh tahun tidak ada langkah nyata, risiko banjir bisa makin parah,” ujarnya, jumat (1/8/25).
Subandi menjelaskan, salah satu fokus utama ada pada kawasan hulu Sungai Karang Mumus.
Ia mendorong pembangunan bendungan pengendali di daerah Sungai Siring, Kutai Kartanegara, yang berada di atas Bandara APT Pranoto.
“Kalau aliran air dari hulu dibiarkan tanpa pengendalian, upaya memperbesar kapasitas sungai di kota akan sia-sia. Sistem harus dikendalikan dari atas dulu,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kondisi Waduk Benanga yang semakin tertekan akibat sedimentasi. Subandi mendorong agar waduk tersebut segera dinormalisasi total pada tahun 2026 sehingga dapat kembali berfungsi optimal sebagai penahan air.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya normalisasi saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyusun strategi pengendalian banjir yang komprehensif, termasuk pembangunan kolam retensi, folder, embung, sistem drainase modern, hingga pemasangan pompa di titik rawan genangan dalam kota.
“Banjir sudah menjadi masalah rutin setiap tahun. Karena itu perlu strategi menyeluruh yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi permanen hanya bisa terwujud bila ada keseriusan dalam menata kawasan hulu sekaligus memperbaiki sistem drainase di pusat kota.
“Pencegahan banjir membutuhkan koordinasi lintas instansi dan dukungan anggaran yang konsisten. Kalau hanya setengah hati, risiko akan terus berulang,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
