Kutai Kartanegara — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong demokrasi yang lebih partisipatif dan substansial di tingkat lokal. Pada Rabu, (30/07/25).
Ia menyelenggarakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-7 yang mengangkat tema “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”, bertempat di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yaitu Haris Retno Susmiyati, akademisi hukum dari Universitas Mulawarman, dan Ahmad Firdaus Kurniawan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur. Diskusi dipandu oleh moderator Muhammad Adam.
Dalam pembukaannya, Baharuddin Demmu menegaskan bahwa kesejahteraan sosial rakyat sangat bergantung pada arah dan kualitas politik yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Ia menyampaikan bahwa politik yang dijalankan tanpa komitmen pada keadilan dan pemerataan hanya akan melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.
“Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Politik dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” ujar Baharuddin di hadapan peserta.
Ia juga mendorong agar masyarakat tak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi ikut aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan adalah inti dari demokrasi. Jangan biarkan politik hanya dikuasai oleh elite,” tambahnya.
Haris Retno Susmiyati, dalam paparannya, menekankan bahwa keberhasilan politik dalam menciptakan kesejahteraan sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, hukum bukan hanya alat kontrol terhadap masyarakat, tetapi juga instrumen untuk membatasi kekuasaan politik.
“Kalau hukum tidak tegak, maka politik akan dijalankan sewenang-wenang. Dalam demokrasi, hukum adalah pagar moral sekaligus pengatur main yang adil,” jelas Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memahami hak-hak hukum mereka agar tidak mudah dimanipulasi oleh elite politik, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran daerah.
“Masyarakat harus tahu ke mana arah anggaran daerah bergerak. Kalau APBD tidak berpihak pada rakyat kecil, maka ada yang salah dengan proses politiknya,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah, Ahmad Firdaus Kurniawan menyampaikan bahwa keterkaitan antara politik dan kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program-program pembangunan akan efektif jika disusun berdasarkan aspirasi riil warga, bukan sekadar target formalistik.
“Kesejahteraan sosial bukan hanya angka di atas kertas. Ia harus menyentuh kehidupan nyata masyarakat, dan itu hanya mungkin jika proses politik terbuka terhadap suara rakyat,” katanya.
Firdaus juga mendorong agar ruang-ruang diskusi seperti ini lebih sering dilakukan sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat.
“Kami di Kesbangpol sangat mendukung kegiatan yang membuka ruang dialog langsung antara warga dan pemangku kebijakan. Ini bentuk nyata dari demokrasi deliberatif,” tutupnya.
Diskusi berjalan interaktif dan penuh antusias. Warga Kelurahan Bukit Merdeka memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan berbagai pandangan dan keluhan, mulai dari isu ketimpangan sosial hingga aspirasi pembangunan di wilayah Samboja.
Moderator Muhammad Adam memfasilitasi jalannya dialog dengan menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara argumentatif dan solutif.
“Demokrasi akan maju jika rakyatnya cerdas dan berani menyuarakan haknya secara santun namun tegas,” kata Adam dalam penutup acara.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-7 ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Baharuddin Demmu untuk membumikan prinsip-prinsip demokrasi yang substantif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia berharap, kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan di berbagai titik lainnya di Kaltim. (Mujahid)
