Samarinda: Masalah banjir yang berulang di SD Negeri 003 Kelurahan Sungai Keledang kembali menjadi sorotan. Sekolah ini sering mengalami gangguan aktivitas belajar mengajar saat musim hujan karena keterbatasan fasilitas.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa DPRD tidak bisa langsung bertindak tanpa laporan resmi dari pihak sekolah atau komite.
“Jika ada pengaduan dari kepala sekolah, komite sekolah, atau pihak terkait lainnya, baru kami bisa menindaklanjuti, termasuk melibatkan Dinas Pendidikan,” ujarnya di Kantor DPRD, (11/08/2025).
Ismail menekankan pentingnya jalur koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan sebelum persoalan dibawa ke DPRD.
“Kalau sudah ada komunikasi dengan dinas tapi belum ditanggapi bertahun-tahun, silakan dilaporkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
DPRD memiliki mekanisme menindaklanjuti aduan resmi, salah satunya melalui kunjungan lapangan.
“Boleh jadi diagendakan kunjungan Komisi IV ke sekolah yang bersangkutan,” kata Ismail.
Kunjungan lapangan bertujuan untuk melihat kondisi nyata di sekolah dan memverifikasi laporan yang masuk. Hasil kunjungan akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kota Samarinda.
“Kita melihat kondisi riil di lapangan, ada rekomendasi yang bisa kita berikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda,” jelasnya.
Ismail menegaskan kembali bahwa tanpa adanya laporan resmi, DPRD tidak bisa mengambil tindakan.
“Kalau nggak ada laporan yang masuk, kita nggak bisa bertindak,” katanya.
Ia menekankan bahwa DPRD tidak mungkin mengetahui semua masalah di sekolah tanpa informasi dari pihak terkait. Oleh karena itu, kepala sekolah dan komite diharapkan lebih proaktif melaporkan hambatan serius.
“Kalau nggak ada pemberitahuan, kita nggak tahu,” ujarnya.
Lebih jauh, Ismail menegaskan DPRD bertugas menindaklanjuti laporan melalui mekanisme kunjungan lapangan. Hasil kunjungan tersebut menjadi bahan rekomendasi yang akan disampaikan ke dinas teknis terkait.
“DPRD menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan, dan hasilnya berupa rekomendasi ke dinas terkait,” pungkasnya.
Persoalan banjir ini menunjukkan pentingnya koordinasi aktif antara sekolah, komite, dan dinas pendidikan agar proses belajar mengajar tetap lancar.
DPRD mendorong pihak sekolah untuk segera melaporkan setiap kendala agar solusi yang tepat bisa segera dirumuskan, termasuk perbaikan fasilitas dan penanganan banjir di lokasi terdampak. (adv)
