SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar terus menguatkan langkah strategis dalam mendukung kemandirian pangan. Salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi yang digelar di Hotel Harris Samarinda, Selasa (30/09/2025).
Sidang tersebut, menjadi forum penting untuk merumuskan kebijakan pengelolaan air yang dinilai sebagai fondasi utama peningkatan produktivitas pertanian di Kukar.
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa distribusi air yang tepat akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Kalau distribusi air bisa terukur, petani tidak lagi kesulitan saat musim tanam maupun kemarau. Ujungnya adalah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka,” jelas Wiyono.
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok tani, akademisi, hingga pihak swasta.
Kehadiran lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan masukan komprehensif, terutama dalam menyusun pola tata tanam yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam sidang, dibahas secara detail terkait jadwal pembukaan lahan, pembagian air, hingga tahapan pengeringan sawah.
Mekanisme ini akan menjadi acuan bagi petani dalam mengatur musim tanam agar tidak saling tumpang tindih dan mampu mengurangi risiko gagal panen.
Selain fokus pada pola tanam, forum juga menekankan pentingnya investasi berkelanjutan pada infrastruktur sumber daya air.
Agenda yang dibahas mencakup perbaikan saluran sekunder, pembangunan embung, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang selama ini menjadi tumpuan utama kegiatan pertanian.
Wiyono menyatakan bahwa, Pemkab Kukar berkomitmen penuh mendukung kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur air.
“Kalau sistem irigasi baik, maka produktivitas pertanian meningkat, petani sejahtera, dan Kukar bisa mencapai kemandirian pangan,” tegasnya.
Forum komisi irigasi juga menggarisbawahi tantangan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air.
Dengan tata kelola yang terukur, Kukar diharapkan lebih siap menghadapi risiko kekeringan maupun banjir.
Peserta sidang bahkan merekomendasikan penggunaan teknologi dalam pemantauan debit air dan digitalisasi tata tanam.
Inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus memastikan ketersediaan air lebih merata.
Menurut peserta sidang, pengelolaan air yang baik bukan hanya mencegah gagal panen, tetapi juga mampu melipatgandakan produktivitas hasil pertanian.
Dampaknya, pendapatan petani akan meningkat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sidang komisi irigasi ini juga memperkuat koordinasi antarinstansi, sehingga setiap program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan selaras.
Melalui sidang tersebut, Pemkab Kukar menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi sebuah komitmen nyata yang diwujudkan di lapangan.
“Dengan dukungan semua pihak, Kukar bisa menjadi daerah yang benar-benar mandiri dalam hal pangan, dan ini sekaligus mendukung visi pemerintah daerah menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi,” pungkas Wiyono. (Adv-DPU Kukar)
