Sangatta — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Safuad, menegaskan bahwa keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-9 dengan tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”, yang digelar di Gang Merpati, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (5/10/2025) pagi.
Safuad mengatakan, nilai budaya bangsa menjadi roh bagi sistem pemerintahan yang berkeadaban. Pemerintahan yang baik, menurutnya, tidak semata ditentukan oleh sistem birokrasi dan aturan, melainkan juga oleh moralitas, etika, dan nilai luhur yang diwariskan leluhur bangsa.
“Kita ini punya dasar budaya gotong royong, kejujuran, dan musyawarah. Nilai-nilai itu yang semestinya menjadi dasar perilaku aparatur dan masyarakat dalam menjalankan demokrasi. Kalau nilai budaya tergerus, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas,” ujar Safuad.
Ia juga menambahkan, demokrasi lokal di Kutai Timur harus tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan semata hasil rekayasa politik.
“Demokrasi yang kuat itu tumbuh dari masyarakat yang paham hak dan tanggung jawabnya. Pemerintah dan rakyat harus sama-sama memelihara budaya partisipasi dan rasa saling percaya,” tambahnya.
Sementara itu, Mukhtar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya sebagai fondasi pemerintahan.
“Kami di Kesbangpol terus mendorong penguatan wawasan kebangsaan agar masyarakat memahami bahwa budaya bangsa adalah benteng utama dari disintegrasi dan konflik sosial,” ujar Mukhtar.
Ia menegaskan, nilai budaya lokal seperti gotong royong dan sopan santun harus menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang berkembang pesat seperti Kutim.
Sedangkan La Sarido, dosen Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur, menilai bahwa nilai budaya juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk etos kerja dan tanggung jawab aparatur pemerintahan.
“Dalam budaya kita ada filosofi kerja keras dan rasa malu kalau tidak amanah. Jika nilai itu dihidupkan dalam sistem pemerintahan, maka akan terbentuk aparatur yang bersih dan pelayanan publik
yang berintegritas,” terang La Sarido.
Acara tersebut dipandu oleh Bahar sebagai moderator dan diikuti oleh masyarakat Teluk Lingga yang antusias berdiskusi. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi politik yang penting untuk menanamkan kesadaran bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dari akar budaya bangsa sendiri.
“Nilai budaya bukan sekadar warisan, tapi panduan hidup berdemokrasi yang bermartabat,” tutup Safuad.
