SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Komisi B, Faisal Rachman, menekankan pentingnya optimalisasi lahan untuk menciptakan kemandirian di sektor pertanian. Menurutnya, hal ini merupakan langkah kunci dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap pendapatan dari sektor batu bara dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah bagaimana lahan-lahan yang ada di Kutai Timur itu dimaksimalkan untuk pertanian mandiri,” tegas Faisal.
Faisal menyoroti bahwa komoditas kelapa sawit yang telah dikembangkan oleh masyarakat saat ini memiliki peran strategis. Pengembangan komoditas ini dinilai dapat menjadi penggerak utama perekonomian rakyat jika diarahkan dengan model yang tepat dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.
“Jadi masyarakat perkebunan yang sekarang itu yang digalang dan dikembangkan itu adalah kelapa sawit.”
Ia kemudian menjelaskan model pengembangan yang dianggap ideal, yaitu dengan memberikan porsi yang lebih besar bagi kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat secara langsung. Pola ini diyakini akan membawa manfaat ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan dibandingkan dengan model yang didominasi oleh korporasi besar.
“Bagaimana perkebunan kelapa sawit itu memiliki ruang besar untuk perkebunan yang berbasis masyarakat, bukan perkebunan yang berbasis korporasi.”
Faisal menegaskan bahwa prinsip ini harus terus dipegang dan menjadi pedoman dalam setiap perumusan kebijakan di sektor perkebunan. Orientasi kebijakan haruslah pada penciptaan kemandirian ekonomi warga, bukan semata-mata mengejar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Itu yang terpenting yang harus terus kita ingatkan. Bukan ke pemerintah, sehingga nanti masyarakat kita memang betul-betul mandiri.”
Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk mendorong ekonomi kerakyatan yang berdaulat, di mana masyarakat bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pemilik dan pengelola utama sumber daya agraria yang dimiliki Kutim. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas dan mengurangi kesenjangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah di luar sektor ekstraktif. (ADV)
