Samarinda–Kepindahan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, dari PDI Perjuangan menuju Partai Gerindra kembali memantik perhatian publik. Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai langkah Aulia bukan kejutan besar, melainkan bagian dari pola politik yang berulang di Indonesia sejak reformasi.
Kepindahan Aulia mencuat setelah Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, secara terbuka mengumumkan bahwa Aulia telah bergabung sebagai kader Gerindra dalam gelaran Rakerda DPD Gerindra Kaltim pada Minggu, 23 November 2025 yang juga secara langsung turut dihadiri oleh Aulia Rahman Basri. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar sejak Aulia memenangkan PSU Pilkada Kukar.
Fenomena Nasional: Kepala Daerah Merapat ke Partai Penguasa
Saiful mengatakan, pergeseran kepala daerah ke partai yang sedang berkuasa secara nasional bukanlah hal baru.
“Kalau melihat sejarah, sejak era SBY hingga Jokowi, fenomenanya sama. Banyak kepala daerah bergeser ke partai penguasa. Dulu ramai ke Demokrat, lalu di era Jokowi banyak yang masuk PDI Perjuangan,” ujarnya.
Menurutnya, era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini juga memunculkan dinamika serupa.
“Sekarang di era Prabowo, fenomena itu kembali. Ini take and give saja. Saling membutuhkan dan saling memanfaatkan momentum,” jelasnya.
Saiful menyebut ada tiga alasan utama mengapa kepala daerah merasa lebih “nyaman” berada di barisan partai penguasa:
1. Kenyamanan Politik Kepala daerah cenderung merasa aman ketika berada di partai pendukung presiden.
2. Faktor Fiskal dan Tekanan DDB Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyesuaian fiskal besar-besaran, termasuk di Kaltim dan Kukar, membuat kepala daerah mencari dukungan politik yang lebih kuat secara nasional.
3. Keamanan Program Pembangunan Kepala daerah ingin memastikan program kampanye dapat berjalan tanpa hambatan politik.
Bayang-bayang Pilkada 2029 dan Tensi Internal PDI Perjuangan
Saiful juga melihat kepindahan ini terkait erat dengan konstelasi Pilkada Kukar 2029. Jika Pilkada tetap berlangsung langsung, maka Aulia berpotensi berhadapan dengan Rendy Solihin, yang kini sudah dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati.
“Daripada perang dingin dalam selimut, ya mending punya kendaraan politik masing-masing,” tegasnya.
Di sisi lain, dinamika internal PDI Perjuangan juga turut memengaruhi. Saiful menilai, jika Aulia bertahan di PDIP, potensi perebutan posisi strategis di DPC akan sulit dihindari.
“Kalau dia tetap di PDI, pasti akan ada perebutan kursi Ketua DPC antara orang lama dan baru. Dan kalau Rendy ingin amankan posisi Kukar 1, ya dia harus ambil kursi itu,” paparnya.
Hal inilah yang mendorong Aulia mempertimbangkan langkah politik yang lebih aman jangka panjang.
Gerindra Butuh Figur Kuat Menjelang 2029
Menurut Saiful, Gerindra juga memperoleh keuntungan dari masuknya Aulia, terutama dalam menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.
“Ini nilai tambah bagi Gerindra. Mereka butuh figur populer, punya kapasitas, dan didukung kekuasaan daerah untuk penguatan ke parlemen maupun Pilpres berikutnya,” terangnya.
Dalam politik, lanjut Saiful, tidak ada aturan yang melarang partai merekrut tokoh besar dari manapun.
“UU partai tidak melarang. Gerindra butuh tokoh dengan kemampuan di atas rata-rata,” tambahnya.
Bahkan, ia menyebut ada keuntungan lain yang kerap menyertai perpindahan kepala daerah ke partai besar, termasuk perlindungan politik tertentu.
Masih Klaim Sepihak, Komunikasi Aulia Jadi Penentu
Meski deklarasi sudah diumumkan Gerindra Kaltim, Saiful menilai belum ada bukti otentik berupa dokumen resmi yang menunjukkan Aulia benar-benar menjadi kader Gerindra.
Ia menekankan bahwa komunikasi Aulia dengan internal PDI Perjuangan akan sangat menentukan respon politik.
“Dia harus hati-hati. Kalau pamit baik-baik, menjelaskan alasannya, itu akan lebih diterima. Tapi kalau tanpa penjelasan, bisa dimaknai lain sebagai manuver,” ucapnya.
Menurut Saiful, posisi Aulia memang serba salah. Jika pindah mendekati Pilkada, akan dianggap publik hanya mengejar kekuasaan. Namun pindah sekarang pun masih menyisakan “bayang-bayang merah” PDIP.
Fenomena Lama yang Terus Berulang
Saiful menutup analisisnya dengan menyebut bahwa dinamika perpindahan partai oleh kepala daerah bukan hanya terjadi di Kaltim.
“Ini sudah tradisi sejak era sebelumnya. Banyak kepala daerah di provinsi lain juga mengalami hal yang sama,” tuturnya.
Bagi Saiful, yang terpenting bukan soal perahu politik, tetapi komitmen untuk tetap fokus menjalankan program yang dijanjikan kepada masyarakat Kukar.
“Walaupun nanti warna partainya berbeda, untuk keperluan warga Kukar harus tetap satu suara,” tegasnya. (Mujahid)
