SAMARINDA – Di Kutai Timur, pelayanan sosial negara banyak bertumpu pada 16 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka bekerja jauh dari sorotan, namun berhadapan langsung dengan warga yang bergelut dengan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan akses bantuan sosial.
Menyadari peran strategis itu, Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Sosial menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi seluruh TKSK di Hotel Aston Samarinda. Selama kegiatan, para pendamping sosial ini dibekali keterampilan teknis dan soft skill agar lebih sigap merespons problem di wilayah masing-masing.
Koordinator TKSK Kutim Poniso menekankan bahwa pola kerja pasif sudah tak relevan. “TKSK tidak bisa hanya menunggu laporan. Harus turun, mencari tahu langsung apa saja masalah sosial yang terjadi,” ujarnya. Ia menambahkan, kedekatan emosional dan kehadiran yang tulus menjadi modal utama membangun kepercayaan warga. “Merangkul lebih penting daripada menunggu disapa,” katanya.
Poniso juga mengingatkan pentingnya literasi digital. TKSK didorong menguasai aplikasi E-PSKS untuk pelaporan data secara cepat dan akurat. Menurut dia, digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, melainkan kesiapan untuk terus belajar. “TKSK itu penyambung lidah masyarakat ke pemerintah, bukan sekadar pengisi formulir,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menyebut pelatihan ini sebagai bagian dari komitmen Pemkab membangun sistem pelayanan sosial yang responsif dan kolaboratif. Selain materi teknis, forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman antar-kecamatan, mulai dari analisis sosial, pendataan, hingga fasilitasi komunitas.
“TKSK adalah wajah pelayanan sosial di garis depan. Kalau kapasitas mereka kuat, wajah negara di mata warga juga lebih manusiawi,” ujar Ernata. Ia menegaskan, penguatan TKSK merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing hingga ke pelosok. (ADV)
