SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi pengelolaan layanan kesehatan, terutama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Penguatan ini dibahas secara khusus dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta.
Rapat tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi kerja sama dengan rumah sakit, tetapi juga menyoroti tantangan layanan di lini terdepan. Data menunjukkan, sebanyak 77,48 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutim terdaftar di puskesmas. Artinya, kualitas dan kapasitas puskesmas sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yuriansyah, yang memimpin rapat menegaskan bahwa Pemkab Kutim menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan yang diterima masyarakat semakin merata.
“Setelah Kutim mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta JKN sebanyak 469.534 jiwa atau 104,61 persen dari populasi, pekerjaan kita belum selesai. Justru tantangan berikutnya adalah memastikan semua peserta ini benar-benar mendapatkan layanan yang bermutu, terutama di puskesmas,” kata Yuriansyah.
Rapat forum kemitraan ini dihadiri Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, yang selama ini membidangi urusan kesehatan dan pendidikan, Wakil Direktur RSUD Kudungga dr Yuwana, kepala puskesmas dari berbagai kecamatan, unsur organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta perwakilan dinas teknis terkait. Komposisi peserta yang beragam tersebut mendorong diskusi mengerucut pada upaya perbaikan layanan dari hulu ke hilir.
Dalam forum itu, BPJS Kesehatan yang diwakili oleh Desy Liana Siregar dari Kantor Cabang Utama Samarinda memaparkan hasil monitoring dan evaluasi nasional terkait implementasi layanan digital di fasilitas kesehatan mitra. Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya penggunaan teknologi, mulai dari antrean online, rekam medis elektronik, hingga sistem rujukan terintegrasi, sebagai penunjang kualitas pelayanan.
Desy juga menyerahkan penghargaan kepada RSUD Kudungga yang meraih predikat bintang tiga BPJS Kesehatan berkat keberhasilan mereka mengimplementasikan sistem antrean online. “Inovasi ini perlu menjadi inspirasi bagi puskesmas maupun rumah sakit lain di Kutim. Pemanfaatan teknologi yang konsisten akan berdampak langsung pada efisiensi layanan dan kepuasan peserta JKN,” ujarnya.
Yuriansyah menambahkan, transformasi digital di sektor kesehatan tidak bisa hanya berhenti di level rumah sakit. Puskesmas yang selama ini menjadi garda depan pelayanan kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan dukungan infrastruktur, pelatihan SDM, dan pendampingan teknis agar siap mengadopsi layanan berbasis teknologi.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama. “Kami ingin memastikan setiap puskesmas di Kutim punya standar pelayanan yang jelas, terukur, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan begitu, UHC yang sudah kita capai tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Forum kemitraan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala, sehingga upaya perbaikan layanan kesehatan di Kutim bisa berjalan secara berkelanjutan dan terukur. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
