Samarinda — Komisi II DPRD Kaltim memastikan proses pemulihan fender dan dolphin Jembatan Mahakam akhirnya menunjukkan perkembangan setelah berbulan-bulan dianggap mandek. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa dua perusahaan yang terlibat dalam insiden tabrakan—PT BES dan PT Mitra Tujuh Samudera—telah bergerak menuntaskan tanggung jawab mereka.
Peristiwa yang terjadi hampir setahun lalu sempat menjadi pertanyaan publik karena tidak terlihat aktivitas perbaikan di lapangan. Kini, Sabaruddin melaporkan bahwa PT BES telah merampungkan perbaikan pada struktur pier yang terdampak.
“Pekerjaan dari PT BES sudah selesai seluruhnya. Mereka tinggal menunggu proses administrasi penagihan,” katanya.
Sementara itu, PT Mitra Tujuh Samudera yang sempat dikritik karena dinilai tidak aktif, disebut sudah mengambil langkah konkret. Perusahaan tersebut telah menunjuk kontraktor untuk melaksanakan perbaikan fender.
“Mereka sudah menunjuk pelaksana, dan kami sudah menerima laporan perkembangan pekerjaannya,” tambahnya.
Berdasarkan pemaparan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), pengawasan pekerjaan berjalan dan progres fisik telah mencapai 6,23 persen. BBPJN juga memastikan DPRD akan dilibatkan saat tahap pemancangan dimulai.
Dalam aspek pembiayaan, perusahaan asuransi dilaporkan telah mencairkan seluruh klaim kerusakan, sehingga tidak ada lagi hambatan terkait pendanaan.
“Asuransi sudah menyelesaikan kewajibannya. Artinya seluruh aspek formal berjalan sesuai prosedur,” tegasnya.
Soal minimnya informasi yang diterima masyarakat, Sabaruddin menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya pergantian pimpinan di BBPJN sehingga komunikasi dengan DPRD sempat tidak berjalan.
“Setelah kepala balai yang baru masuk, barulah informasi progres kembali mengalir kepada kami,” ujarnya.
Ia meminta komunikasi tersebut tidak terputus agar publik tidak menerima informasi setengah-setengah.
Durasi kontrak pekerjaan ditetapkan 180 hari kalender sejak Oktober 2025. Dengan demikian, tahap penyelesaian diprediksi berada pada Januari atau Februari 2026. Namun pelaksanaan di lapangan bukan tanpa hambatan. Kepadatan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam membuat proses pemancangan sulit dilakukan.
“Arus kapal di bawah jembatan sangat ramai. Karena itu, kami mengundang KSP, Pelindo, hingga Dinas Perhubungan untuk mengatur pola lalu lintas sungai,” katanya.
Sabaruddin mengingatkan bahwa bagian fender yang rusak kini benar-benar kosong tanpa pelindung, sehingga risiko benturan kapal meningkat.
“Ini situasi yang harus diwaspadai. Sedikit kesalahan manuver kapal saja bisa langsung mengenai badan jembatan,” tandasnya.
Ia menutup dengan mengimbau seluruh media agar menyampaikan perkembangan secara proporsional.
“Banyak yang mengira perusahaan tidak bertanggung jawab karena kurangnya informasi. Sekarang kami tegaskan, prosesnya berjalan dan semua pihak memenuhi kewajibannya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
