SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya agar menyusun program yang tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus mampu menghasilkan timbal balik. Menurutnya, ukuran keberhasilan program bukan sekadar tingginya serapan anggaran, melainkan dampak yang dihasilkan bagi pembangunan maupun pendapatan daerah.
“Harapan kami, setiap anggaran yang digunakan harus menghasilkan timbal balik. Kami mendorong OPD mitra Komisi I membuat program yang efektif, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil yang jelas. Kalau seperti itu, daerah tidak akan berkembang,” ujarnya, Selasa (7/7/2026)
Samri menilai Kota Samarinda perlu mulai membangun kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Indonesia yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat melalui penguatan PAD.
“Kami ingin Samarinda bisa mandiri dari sisi pendapatan. Sudah ada daerah lain yang mampu berdiri dengan kekuatan fiskalnya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi penerimaan daerah.
“Pemotongan anggaran melalui TKD harus menjadi pelajaran. Pemerintah daerah harus lebih kreatif meningkatkan PAD agar bisa menutup kekurangan anggaran dan tetap memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Samri menegaskan, konsep serapan anggaran yang efektif bukan hanya diukur dari realisasi belanja yang mencapai 100 persen. Lebih dari itu, program yang dijalankan harus mampu menciptakan nilai tambah, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah maupun manfaat ekonomi yang mendukung pembangunan.
“Serapan anggaran yang efektif itu bukan hanya terserap 100 persen. Harus ada timbal balik, ada pendapatan yang dihasilkan. Kalau PAD meningkat, maka kemampuan APBD untuk membiayai pembangunan juga akan semakin kuat,” pungkasnya. (Adv)
