SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda mengevaluasi penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, Senin (6/7/2026), di Ruang Wakil Ketua II DPRD Samarinda.
Selain membahas realisasi program tahun anggaran 2026, rapat juga difokuskan pada penyusunan usulan anggaran tahun 2027 dengan penekanan pada efektivitas program dan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan evaluasi terhadap serapan anggaran seluruh mitra kerja dilakukan sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran tahun depan. Menurutnya, setiap program harus diukur berdasarkan efektivitas pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kami memantau sejauh mana serapan anggaran OPD, terutama mitra kerja Komisi I. Dari situ nanti akan terlihat program mana yang efektif dan mana yang belum efektif. Itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun 2027,” ujarnya,
Samri menegaskan evaluasi tersebut menjadi penting mengingat kondisi fiskal Pemerintah Kota Samarinda saat ini masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, seluruh OPD diminta memaksimalkan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sekarang kondisi fiskal kita kurang baik. Karena itu kami meminta seluruh OPD menggunakan anggaran secara maksimal dengan menyusun program-program yang benar-benar efektif dan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Khusus untuk Diskominfo, Komisi I mencatat realisasi serapan anggaran hingga triwulan II tahun 2026 baru mencapai sekitar 33 persen. Meski demikian, angka tersebut masih dinilai berada dalam batas yang wajar sesuai tahapan pelaksanaan program.
“Kalau Diskominfo, serapan anggarannya sekitar 33 persen pada triwulan II. Menurut kami masih normal, tetapi yang kami tekankan adalah bagaimana penyusunan program tahun 2027 bisa lebih kreatif,” jelas Samri.
Ia mendorong Diskominfo mulai merancang program yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga mampu menciptakan sumber PAD baru tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Menurut Samri, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel udara dan jaringan milik perusahaan penyedia layanan internet maupun operator telekomunikasi yang memanfaatkan ruang publik di Kota Samarinda.
“Kami menekankan bahwa peningkatan PAD jangan sampai membebani masyarakat. Diskominfo memiliki peluang melalui penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel dan jaringan milik penyedia layanan internet maupun telekomunikasi yang menggunakan ruang publik. Potensi seperti ini bisa dikaji lebih lanjut sebagai sumber PAD yang tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
