Samarinda — Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim tercatat sebagai salah satu yang paling rendah hingga memasuki akhir November. Kondisi ini memicu dorongan dari DPRD Kaltim agar anggaran pendidikan segera dimaksimalkan, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah yang masih tertinggal fasilitas pendidikannya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai Disdikbud perlu menyusun program yang lebih terarah dan menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan.
“Program yang disusun harus betul-betul terasa manfaatnya, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil,” tegas Fuad.
Ia mengingatkan bahwa penguatan sektor pendidikan sejalan dengan visi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta Presiden RI, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Fuad menyebut program seperti GratisPoldan JosPol merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.
Meski demikian, Fuad menilai persoalan lapangan masih cukup besar. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di berbagai wilayah.
“Sekolah-sekolah yang ada jaraknya terlalu jauh. Masyarakat butuh kehadiran sekolah baru atau fasilitas belajar yang segera direalisasikan,” ujarnya.
Kesenjangan fasilitas pendidikan tidak hanya menjadi persoalan di daerah pedalaman, tetapi juga di kota-kota besar. Di Samarinda dan Balikpapan, ketersediaan sekolah dinilai belum merata sehingga banyak peserta didik kesulitan mendapatkan akses yang memadai.
Fuad pun meminta Disdikbud Kaltim untuk memperbaiki perencanaan, memastikan kelanjutan program yang sudah berjalan, dan mempercepat realisasi kegiatan di tahun anggaran ini.
“Intinya, masyarakat ingin anak-anak mereka mendapat pendidikan yang layak dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
