Samarinda – Sungai Mahakam kembali menjadi pusat perhatian setelah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas pelayaran di alur sungai tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Sorotan tajam datang dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dishub Kaltim, Pelindo, KSOP, dan Perusda MBS pada, Rabu, (26/11/25) lalu.
Dalam forum tersebut, Ananda menegaskan bahwa tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat Kaltim harus mencari sumber pendanaan baru agar pembangunan tidak terhambat.
“Kalau kita lihat secara kasat mata, kapal-kapal tongkang bermuatan batu bara dan komoditi lainnya setiap hari berlalu lalang di Sungai Mahakam. Nilainya diperkirakan mencapai Rp2,3 hingga Rp2,5 triliun per hari,” ujarnya.
Menurut Ananda, potensi ekonomi sebesar itu harus segera ditata dan dimaksimalkan agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebut pendapatan yang dilaporkan KSOP, yakni sekitar Rp395 miliar dari PNBP, masih jauh dari optimal.
“Kita harus berpikir out of the box. Tidak bisa terus bergantung pada TKD. Jika potensi Sungai Mahakam dikelola dengan serius, kita bisa biayai pendidikan anak-anak, mempermudah akses layanan kesehatan, dan mempercepat pemerataan infrastruktur,” tegasnya.
Lebih jauh, Ananda menyebut bahwa optimalisasi PAD dari alur Sungai Mahakam dapat menjadi sumber finansial yang kuat untuk jangka panjang. Dengan demikian, Kaltim dapat berdiri lebih mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.
“Mari kita dukung langkah ini agar Kaltim benar-benar mandiri. Sungai Mahakam adalah urat nadi ekonomi kita. Jika dimaksimalkan, ia bisa menjadi penopang kesejahteraan dan kesiapan Kaltim menghadapi masa depan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menambahkan bahwa Sungai Mahakam bukan hanya jalur mobilisasi batu bara, tetapi aset ekonomi besar yang selama ini belum digarap serius oleh daerah.
Ia menilai peluang bagi pemerintah daerah, terutama melalui BUMD, masih sangat luas.
Hasan mengungkapkan bahwa dari sepuluh jembatan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, hanya satu yang memberi kontribusi PAD. Sembilan lainnya masih dikelola oleh pihak swasta.
“Setiap kapal yang lewat sebenarnya punya potensi tarif penggolongan dan jasa pemanduan. Kalau dikelola daerah, hasilnya bisa besar,” tuturnya.
Menurutnya, pembenahan model pengelolaan alur sungai dan jembatan menjadi langkah penting agar Kaltim dapat memperoleh pendapatan yang selama ini justru mengalir keluar.
Dengan sorotan dua pimpinan DPRD ini, pembahasan potensi Sungai Mahakam kembali menguat sebagai salah satu peluang strategis untuk membangun kemandirian fiskal Kaltim di tengah tekanan anggaran. (Adv/DPRD Kaltim)
