Samarinda — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda menilai DPRD Kalimantan Timur belum menunjukkan langkah konkret dalam menggulirkan hak angket. Hingga kini, komitmen yang disampaikan dinilai masih sebatas pernyataan tanpa realisasi yang dapat diuji oleh publik.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Selasa (28/4/2026), Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Samarinda, Gabriel, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlarut. Ia menekankan bahwa hak angket seharusnya segera dijalankan, bukan hanya menjadi bahan diskusi.
“Jangan berhenti di level wacana. Hak angket itu untuk dilaksanakan, bukan sekadar dibicarakan. Publik tidak membutuhkan janji, tetapi keputusan nyata,” ujarnya.
Menurut GMNI, penggunaan frasa “akan dibahas lintas fraksi” justru berpotensi membuka ruang kompromi politik yang dapat melemahkan, bahkan menggagalkan, pelaksanaan hak angket sebelum benar-benar terealisasi.
Gabriel menilai, ungkapan tersebut kerap dijadikan alasan untuk menunda atau mengulur waktu. Jika hal ini terus terjadi, ia menyebut publik bisa menilai adanya upaya sistematis untuk meredam tekanan.
Lebih lanjut, GMNI memandang situasi ini sebagai ujian bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan menyangkut sikap politik lembaga legislatif.
“Kalau memang serius, buktikan lewat tindakan. Tetapkan dalam rapat paripurna, bentuk panitia angket, dan buka prosesnya secara transparan ke publik. Jika tidak, masyarakat berhak menilai ini hanya manuver politik,” katanya.
GMNI juga menanggapi pernyataan Rudy Mas’ud yang menyebut kesiapan untuk membuka data. Menurut mereka, keterbukaan tidak cukup disampaikan secara lisan, melainkan harus dibuktikan melalui kesiapan menjalani proses hak angket.
“Keterbukaan itu diukur dari keberanian menghadapi proses. Kalau benar terbuka, tidak ada alasan untuk menghindari hak angket,” tegas Gabriel.
GMNI Samarinda menegaskan akan terus mengawal isu ini dan meningkatkan tekanan publik apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari DPRD Kaltim.
“Ini bukan sekadar isu biasa, tapi soal keberanian politik. DPRD Kaltim sedang diuji, apakah berpihak pada rakyat atau memilih diam,” tutupnya. (Iqbal Al-Fiqri)
