Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyampaikan keyakinannya bahwa berbagai kebijakan baru yang diambil pemerintah provinsi akan mampu menjawab tantangan fiskal yang muncul akibat pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia menilai langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah daerah akan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Yenni, komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif saat ini berjalan lebih efektif, sehingga risiko terganggunya pelayanan publik dapat ditekan. Ia menegaskan bahwa berkurangnya alokasi anggaran tidak serta-merta menghentikan agenda prioritas daerah, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
“Saya percaya kebijakan pemerintahan yang baru akan membawa solusi yang berpihak pada masyarakat,”ungkap Yenni.
Ia menambahkan, DPRD akan memastikan setiap kebijakan diterapkan dengan akuntabilitas yang ketat. Pengawasan, kata dia, menjadi elemen penting agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga Kaltim.
“Kami akan memastikan program prioritas tetap berjalan, sekalipun ruang fiskal menyempit,” tegasnya.
Yenni juga menekankan pentingnya penataan anggaran yang disiplin agar pemotongan TKD tidak menghambat pembangunan maupun layanan dasar. Menurutnya, dengan pengelolaan yang tepat, seluruh program strategis tetap bisa berlanjut tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Manajemen anggaran yang baik akan meminimalkan dampak pemotongan dan menjaga keberlanjutan program-program penting,” jelasnya.
Menutup pernyataan, Yenni menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi merupakan prasyarat utama untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Kaltim tetap terlaksana dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi utama untuk menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
