Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti serius persoalan banjir yang tak kunjung teratasi di sejumlah wilayah Kaltim. Ia menilai akar persoalan utama bukan semata curah hujan ekstrem, melainkan infrastruktur pengendali banjir yang sudah tidak lagi memadai untuk kondisi saat ini.
Menurut Hasanuddin, Kaltim memiliki karakter geografis yang kompleks—wilayah luas, jaringan sungai besar, serta pola hujan yang cenderung meningkat setiap tahun. Namun di tengah tantangan tersebut, fasilitas penampungan dan pembuangan air masih bertumpu pada sistem lama yang usianya puluhan tahun.
“Fasilitas pengendali air kita ini usianya sudah panjang dan butuh penataan ulang. Kalau tidak segera diperbarui, penanganan banjir akan terus terhambat,” ujar politikus Golkar itu.
Ia menegaskan bahwa kolam retensi, pintu air, dan saluran pembuangan merupakan titik paling kritis yang harus diperbaiki. Banyak dari infrastruktur tersebut tidak lagi mampu menyesuaikan volume air ketika hujan deras berlangsung atau saat debit sungai meningkat.
Kondisi inilah yang menyebabkan air kerap meluap, menggenangi jalan-jalan utama, hingga masuk ke permukiman. Hasanuddin menyebut, sistem lama kini hanya menjadi ‘penyangga sementara’ yang tidak dapat memberikan solusi nyata.
“Kita perlu bangun ulang fasilitas air. Kalau pintu air ditutup, air menumpuk. Kalau dibuka, banjir. Saat sungai pasang, juga banjir. Artinya sistem ini sudah waktunya direkonstruksi,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah memang telah melakukan sejumlah langkah penanganan, namun belum menyentuh akar masalah. Menurutnya, tanpa rekonstruksi besar-besaran dan penggunaan teknologi modern, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat.
Hasanuddin mendorong agar proyek perbaikan infrastruktur air menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran mendatang. Ia menekankan bahwa penanggulangan banjir bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi investasi jangka panjang yang menentukan kualitas hidup warga Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
