Kukar – Selama sepekan penuh, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyusuri desa demi desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari 25 Januari hingga 1 Februari 2026, ia menuntaskan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 dengan mengunjungi 12 desa dan kelurahan di 6 kecamatan, sekaligus menyerap langsung suara warga dari berbagai latar belakang.
Bagi Baharuddin, reses bukan sekadar agenda rutin lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini justru menjadi ruang paling penting untuk memahami kondisi masyarakat.
“Reses itu bukan formalitas. Justru di lapangan kita bisa melihat langsung bagaimana kehidupan warga sebenarnya, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang selama ini belum tersentuh kebijakan,” ujar Baharuddin.
Ia memulai reses di Desa Jantur Baru dan Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai. Di dua desa ini, Baharuddin menyebut aspirasi warga didominasi oleh sektor perikanan, khususnya permintaan bantuan mesin ketinting.
“Di Muara Muntai hampir semua warga bicara soal perikanan. Mereka butuh mesin ketinting karena itu alat utama mereka bekerja. Kalau alatnya terbatas, otomatis penghasilan juga ikut terbatas,” katanya.
Menurut Baharuddin, permintaan tersebut menunjukkan bahwa warga tidak menuntut hal yang berlebihan, melainkan sesuatu yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar ekonomi mereka.
“Aspirasi warga itu sebenarnya sederhana, tapi sangat menentukan. Mereka cuma ingin alat untuk bekerja supaya bisa bertahan hidup dan meningkatkan penghasilan,” ujarnya.
Memasuki hari kedua di Kecamatan Loa Kulu, tepatnya di Desa Jonggon, Loh Sumber, dan Sumber Sari, Baharuddin mencatat adanya pergeseran isu. Warga lebih banyak menyoroti infrastruktur desa serta pengembangan peternakan.
“Di Loa Kulu, warga banyak bicara soal jalan, fasilitas umum, dan akses desa. Ini penting karena tanpa infrastruktur yang layak, aktivitas ekonomi sulit berkembang,” kata Baharuddin.
Ia juga menambahkan bahwa sektor peternakan muncul sebagai aspirasi alternatif masyarakat.
“Banyak warga ingin beternak sapi, kambing, atau ayam. Ini menunjukkan mereka ingin mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada satu sektor saja,” lanjutnya.
Pada hari ketiga, di Desa Rempanga, Desa Bunga Jadi, dan Desa Sidomukti, Baharuddin menilai aspirasi warga semakin beragam, terutama di sektor UMKM.
“Di beberapa titik, UMKM jadi perhatian utama. Warga minta bantuan alat usaha. Mereka sebenarnya punya semangat, tapi terbatas dari sisi fasilitas,” ungkapnya.
Menurutnya, UMKM adalah sektor yang paling cepat dirasakan dampaknya jika mendapat dukungan.
“Kalau UMKM dibantu, efeknya langsung ke ekonomi keluarga. Itu sebabnya sektor ini harus jadi prioritas,” tegas Baharuddin.
Hari keempat di Sanga-Sanga Muara dan Tanjung Harapan Samboja, Baharuddin kembali menemukan pola aspirasi yang serupa.
“Hampir di semua titik, tiga sektor selalu muncul: UMKM, peternakan, dan perikanan. Artinya persoalan ekonomi rakyat itu masih berkutat di kebutuhan dasar,” katanya.
Ia menilai hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan daerah harus lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat.
“Kalau mau pembangunan terasa, ya harus mulai dari situ. Bukan proyek besar dulu, tapi dari kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.
Reses ditutup di Desa Badak Ulu dan Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak. Di dua titik terakhir ini, Baharuddin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang ia terima akan menjadi bahan utama dalam pembahasan di DPRD.
“Semua yang disampaikan warga akan saya bawa ke DPRD. Ini bukan janji politik, tapi tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” tegas Baharuddin.
Ia juga menekankan bahwa reses menjadi pengingat tentang fungsi utama seorang legislator.
“Tugas kami bukan hanya bicara di gedung dewan, tapi memastikan aspirasi warga desa dapat di realisasikan,” tuturnya.
Bagi Baharuddin Demmu, reses bukan sekadar perjalanan dari satu titik ke titik lain, melainkan perjalanan memahami kondisi masyarakat . Dari mesin ketinting hingga UMKM rumahan, dari sapi ternak hingga jalan desa, semuanya bermuara pada satu pesan yang sama.
“Aspirasi warga itu sederhana, tapi di situlah sebenarnya arah kebijakan harus ditentukan.” (Mujahid)
