Samarinda — Penguatan sistem keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam terus dimatangkan pemerintah. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda kini merancang pembangunan tambatan resmi di alur sungai, terutama di sekitar kawasan strategis seperti Jembatan Mahakam Ulu.
Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan KSOP Samarinda, Sahrun Aziz, mengungkapkan bahwa tahap perencanaan telah mengerucut pada dua titik awal yang akan diprioritaskan.
“Ada dua titik yang sedang kami siapkan, posisinya di sekitar sebelum dan sesudah jembatan. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan titik lain sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan titik tambatan ini difokuskan untuk menciptakan sistem pelayaran yang lebih tertib dan aman, sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan di jalur sungai yang padat aktivitas.
“Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan dan ketertiban pelayaran. Dengan adanya tambatan resmi, kami ingin mencegah terjadinya insiden yang bisa berdampak pada objek vital seperti jembatan,” katanya.
Pembahasan rencana ini juga melibatkan DPRD Kaltim dalam forum koordinasi. Dari hasil diskusi, muncul penekanan agar sistem pengamanan tidak lagi bergantung pada hambatan tidak resmi yang selama ini berkembang.
Sahrun menilai, praktik di lapangan saat ini masih menyisakan persoalan hukum dan keselamatan karena adanya penghalang yang tidak memiliki dasar pengelolaan yang jelas.
“Selama ini masih ada tambatan yang tidak resmi. Itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa pelayaran. Ke depan, kami dorong semuanya menjadi resmi dan terkelola dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan fasilitas nantinya akan berada di bawah kendali pihak yang memiliki legitimasi, baik melalui badan usaha milik negara maupun lembaga yang ditunjuk pemerintah.
“Pengelolaannya akan dilakukan oleh pihak resmi. Tapi kami juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat, khususnya dalam operasional di lapangan,” lanjutnya.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di Sungai Mahakam, seiring meningkatnya intensitas pelayaran di kawasan tersebut. Pemerintah berharap, dengan skema yang lebih tertata dan legal, risiko kecelakaan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pengguna jalur sungai. (Mujahid)
