SAMARINDA – Meningkatnya aktivitas buzzer di berbagai platform media sosial menjadi perhatian DPRD Samarinda. Fenomena tersebut dinilai turut memengaruhi arus informasi yang diterima masyarakat dan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap isu-isu tertentu secara tidak objektif.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Di tengah derasnya pertukaran informasi, keberadaan buzzer kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ruang digital, baik dalam isu politik, kebijakan publik, maupun berbagai perdebatan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, aktivitas buzzer tidak selalu digunakan untuk tujuan yang sama. Sebagian dimanfaatkan untuk memperkuat citra individu atau kelompok tertentu, sementara sebagian lainnya digunakan untuk memengaruhi opini publik dengan cara menyerang pihak yang dianggap berseberangan.
“Fenomena buzzer saat ini sudah sangat dekat dengan kehidupan media sosial. Ada yang digunakan untuk membangun citra, tetapi ada juga yang dimanfaatkan untuk menyerang pihak lain demi kepentingan tertentu,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Samri menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas informasi yang beredar di ruang digital. Ia melihat banyak perdebatan di media sosial yang tidak lagi berfokus pada fakta atau substansi persoalan, melainkan lebih diarahkan untuk membentuk persepsi publik sesuai kepentingan tertentu.
Akibatnya, masyarakat sering kali dihadapkan pada informasi yang telah dibingkai dengan narasi tertentu sehingga sulit membedakan antara fakta, opini, maupun kepentingan yang berada di balik sebuah unggahan.
“Kadang yang berkembang bukan lagi pembahasan mengenai fakta yang sebenarnya, melainkan bagaimana opini masyarakat diarahkan ke sudut pandang tertentu,” katanya.
Karena itu, Samri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima dan menyebarluaskan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, kemampuan untuk memilah dan memeriksa kebenaran informasi menjadi semakin penting di era digital saat ini.
Ia menilai literasi digital harus terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Selain faktor informasi, Samri juga menyoroti aspek psikologis pengguna media sosial yang kerap memengaruhi cara seseorang memahami sebuah pesan. Ia menjelaskan bahwa kondisi emosional seseorang dapat menentukan bagaimana sebuah informasi diterima dan ditafsirkan.
“Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap tulisan atau unggahan yang sama. Itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan cara pandang masing-masing ketika menerima informasi tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, perbedaan interpretasi tersebut kerap menjadi pemicu munculnya kesalahpahaman hingga perdebatan berkepanjangan di ruang digital. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang bersifat sensitif maupun provokatif.
DPRD Samarinda juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang sumber maupun validitasnya belum jelas. Langkah sederhana seperti memeriksa sumber informasi dan membandingkan dengan referensi lain dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
Samri berharap media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang sehat dan produktif. Menurutnya, teknologi digital seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat edukasi dan pertukaran gagasan, bukan justru memperbesar potensi konflik akibat penyebaran opini yang tidak bertanggung jawab.
“Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai ruang digital justru menjadi sarana yang memperkeruh suasana dan memecah belah masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
