KUTAI TIMUR –Sebuah rekaman suara (voice note) yang diduga memuat pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, H. Masdari Kidang beredar luas di WhatsApp . Dalam rekaman yang disebut berasal dari forum rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu, terdengar perdebatan sengit terkait dugaan pemangkasan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang memicu kemarahan sejumlah legislator.
Masdari Kidang, yang mengaku berbicara mewakili rekan-rekan anggota dewan.Dalam forum yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur sebagai perwakilan pemerintah daerah, Masdari meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemotongan Pokir. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan DPRD, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang menitipkan aspirasi melalui para wakil rakyat.
“Gak malu kah Pemda dibilang masyarakat. Kasih tahu Sekda, kalau memang tidak bisa mengatur, berhenti saja,” kata Masdari dalam Rekaman Voice Note WhatsApp yang beredar, Jumat (3/7/2026)
Menurutnya, Sekda bersama jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan pejabat yang ditunjuk oleh bupati, sementara anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhan daerah melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Mereka ditunjuk oleh bupati, termasuk Sekda dan BPKAD. Kami ini dewan, wakil masyarakat. Sementara Pokir malah dipotong. Itu uang masyarakat, bukan uang kami. Kapan masyarakat menunggak pajak? Saya menolak,” tegasnya.
Masdari juga meminta Bupati Kutai Timur mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika birokrasi tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik, maka perlu dilakukan pergantian pejabat.
“Kalau memang Sekda tidak bisa bekerja, bawahannya diganti. Jangan menyusahkan masyarakat. Kami merasa tidak dihormati. Tujuh fraksi di DPRD merasa tidak dihargai oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan Pokir merupakan hasil dari kegiatan reses anggota DPRD yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, pemangkasan anggaran tersebut dinilai akan berdampak terhadap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan warga.
“Apa itu? Bukan enak loh. Kita ingin membantu masyarakat, tapi akhirnya kita yang dicaci masyarakat kalau begini. Bupatinya oke, tapi bawahannya yang begini,” katanya.
Masdari mengaku para anggota DPRD justru menjadi pihak yang harus menghadapi langsung keluhan masyarakat ketika usulan pembangunan tidak dapat direalisasikan akibat pemangkasan anggaran.
“Mereka enak, tapi kami yang disumpahi masyarakat. Harapan saya kepada Pak Bupati, berhentikan saja yang tidak bisa kerja, yang hanya menghabiskan anggaran,” ucapnya.
Selain mempersoalkan pemotongan Pokir, Masdari juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya tidak dilakukan secara adil. Ia mempertanyakan mengapa anggaran DPRD dipangkas, sementara anggaran Sekretariat Daerah dan BPKAD dinilai tidak mengalami pemotongan dengan porsi yang sama.
“Anggaran kami di DPRD dipotong, sementara anggaran Sekda dan BPKAD tidak dipotong. Porsinya malah lebih banyak. Adakah anggaran mereka dipotong? Sementara Pokir kami dipotong,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Masdari kembali menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menerima pemangkasan Pokir karena anggaran tersebut merupakan hak masyarakat yang diperjuangkan melalui mekanisme reses anggota DPRD.
“Saya tidak rela itu dipotong. Itu hak masyarakat. Apa gunanya kita reses kalau aspirasi masyarakat akhirnya dipotong juga,” pungkasnya.
