Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti maraknya kasus bunuh diri yang belakangan terjadi di Kota Samarinda. Hal itu disampaikannya usai Rapat Hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda terkait progres kegiatan tahun 2026 dan rencana kegiatan tahun 2027, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Menurut Novan, kasus bunuh diri yang terjadi saat ini merupakan sebuah fenomena sosial yang dipicu beragam persoalan, mulai dari masalah asmara, utang piutang, hingga persoalan psikologis lainnya.
“Kalau kita melihat ini sebuah fenomena yang nyata, bicara permasalahan beragam. Baik itu permasalahan asmara, utang piutang, maupun hal-hal lain,” ujarnya.
Ia menilai, pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat, terutama di tingkat RT sebagai ujung tombak pengawasan sosial di lingkungan.
“Kalau kita melihat contoh misalnya ada potensi awal keributan di lingkungannya, minimal dia bisa menetralisir hal-hal tersebut supaya mampu mencegah tindakan lanjutan,” katanya.
Novan mengatakan, kurangnya kepedulian terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar dapat membuat persoalan semakin berkembang tanpa penanganan.
“Tapi kalau hal begini tidak begitu digubris, akhirnya orang juga bingung mau seperti apa,” lanjutnya.
Selain faktor sosial, ia juga menyinggung kondisi psikologis seseorang yang kerap tidak diketahui oleh lingkungan sekitar.
“Kalau bicara masalah asmara, kita enggak pernah tahu kondisi psikologi seseorang,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Novan juga menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri dengan cara melompat dari Jembatan Mahakam. Menurutnya, perlu ada fasilitas pengaman tambahan di kawasan jembatan untuk meminimalkan potensi kejadian serupa.
“Secara kondisi di Jembatan Mahakam itu perlu ada pagar pengaman, sehingga orang berpikir dua kali untuk melakukan tindakan bunuh diri,” katanya.
Ia menilai, fasilitas pengaman bagi pejalan kaki di Jembatan Mahakam maupun Jembatan Mahakam Kembar masih belum memadai karena belum terdapat pagar pembatas langsung ke arah sungai.
“Kalau kita lihat sendiri, khususnya seperti Jembatan Mahakam dan Jembatan Kembar, fasilitas pengaman untuk pejalan kakinya kan enggak ada. Trotoar ada, tapi pagar pengaman langsung ke sungai tidak ada,” jelasnya.
Terkait upaya sosialisasi dari pemerintah, Novan menyebut Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah menjalankan edukasi melalui DP2KBP3A hingga ke tingkat posyandu.
“Pemerintah Kota melalui DP2KBP3A itu ada program Keluarga Berencana. Jadi berencana itu bukan hanya pengendalian kelahiran, tapi juga bagaimana membangun keluarga yang bahagia dan lain-lain. Itu terus disosialisasikan sampai ke tingkat posyandu,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan pencegahan juga bergantung pada sensitivitas masyarakat dalam merespons kondisi sosial di lingkungan sekitar. (Iqbal Al-Fiqri)
