Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti pentingnya akurasi dan pembaruan data kependudukan sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan berbagai program sosial di Kota Samarinda.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Sosial Kota Samarinda mengenai progres kegiatan tahun 2026 dan rencana kegiatan tahun 2027, yang berlangsung pada Selasa (14/7/2026) di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Menurut Sri Puji, secara umum pelaksanaan program Dinas Sosial berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian, yakni validitas data penerima manfaat.
“Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan saat ini. Nah, terkait dengan saat ini dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, semua program berjalan bagus. Tinggal kendala-kendala itu adalah data. Ya, data SIKS-NG tapi ini on progress. Dinas Sosial sedang ada pembaruan data dari DTKS dan sebagainya. Pendataan ini yang sangat penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembaruan data harus dilakukan secara berkala karena kondisi masyarakat terus berubah. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama agar program bantuan sosial dapat tersalurkan kepada penerima yang tepat.
“Tentang pendataan ini memang harus akurat kan? Dan itu tiap triwulan itu harus ada pembaruan, karena data-data itu kan berjalan ya. Ada orang yang meninggal, ada orang yang pindah, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya saja data-data kemiskinan. Data kemiskinan juga enggak, enggak selalu seribu gitu, enggak. Itu selalu berubah-ubah gitu,” katanya.
Selain membahas pendataan, Sri Puji juga menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat yang akan segera memasuki tahapan pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru.
“Lalu, tentang Sekolah Rakyat. Nah, tanggal 30 nanti akan ada LPLSM ya, untuk Sekolah Rakyat. Dan ada untuk anak baru ya, MPLS-nya itu ada di yang baru, di Palaran. Tahun tanggal 30 Juli akan dicanangkan. Ada sekitar 270-an murid yang baru, ditambah dengan murid-murid yang lama. Jadi seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai persoalan data kembali menjadi tantangan dalam penentuan sasaran penerima program tersebut. Pasalnya, Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 dan 2, sementara kepesertaan BPJS mengacu pada desil 1 hingga 5.
Sri Puji mengatakan perubahan desil yang dialami sejumlah warga kerap memunculkan persoalan di lapangan. Bahkan, menurut laporan yang diterimanya, terdapat warga yang berpindah ke kelompok desil lebih tinggi akibat perubahan kondisi administratif maupun ekonomi keluarga.
“Cuman, yang menjadi kendala di Samarinda ini ya tadi, data. Data kependudukan lagi. Karena desil, desilnya kan untuk Sekolah Rakyat itu kan hanya desil 1 sampai 2. Lalu untuk BPJS, desil 1 sampai 5. Nah, ini tuh selalu berubah. Apalagi misalnya banyak laporan warga tiba-tiba desilnya berubah dari desil 3 ke desil 6. Nah, itu ternyata ada beberapa kejadian misalnya jadinya satu anggota keluarga itu misalnya ada kredit, ada juga dan lain sebagainya, itu langsung terlempar. Nah, dia jadi desil ke atas. Nah, itu kendala-kendalanya seperti itu,” tutupnya. (Iqbal Al-Fiqri)
