SANGATTA – Upaya percepatan penurunan tengkes (stunting) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya mengandalkan layanan kesehatan, tetapi juga bertumpu pada peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang aktif mendampingi masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga. Para kader tersebut menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi sekaligus mengubah pola pengasuhan keluarga.
Peran tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam diskusi bertema Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Room Podcast Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, menjelaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Ini adalah fenomena gagal tumbuh yang merusak perkembangan otak dan kecerdasan, yang pada akhirnya membebani kesehatan anak di masa depan,” ujar Ani.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan keluarga sebagai pusat intervensi. Karena itu, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim memusatkan perhatian pada penguatan pola pengasuhan melalui pendampingan intensif.
TPK yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB bertugas melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu setelah melahirkan, hingga balita usia 59 bulan. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah atau door to door agar edukasi dapat diterima lebih efektif.
Ani menegaskan pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas para kader melalui pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala. Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi penting mengingat sebagian besar kader bekerja secara sukarela.
“Mereka bekerja dengan semangat kesukarelaan. Karena itu, dukungan kapasitas dan fasilitas menjadi prioritas kami agar edukasi yang sampai ke masyarakat tetap berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Teknik (JFT) KKB DPPKB Kutim, Sulawati, mengatakan tantangan terbesar di lapangan justru berasal dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Tidak sedikit warga yang masih menganggap posyandu tidak terlalu penting sehingga enggan mengikuti kegiatan ataupun menerima kunjungan kader.
“Ada kalanya warga menganggap posyandu tidak penting. Di sinilah militansi kader diuji,” ucap Sulawati.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, kader bersama tenaga kesehatan menerapkan pendekatan persuasif sekaligus menghadirkan inovasi di posyandu. Fasilitas bermain bagi anak dan metode edukasi interaktif mulai diterapkan agar masyarakat merasa lebih nyaman mengikuti layanan.
Sulawati menilai keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga keterbukaan masyarakat menerima pendampingan. “Jangan anggap kader sebagai tamu asing. Bukalah pintu, karena setiap edukasi yang mereka bawa adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.(adv)
