Samarinda — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur salah satunya dipengaruhi keterbatasan jumlah lembaga penyalur di beberapa wilayah.
Hal itu disampaikan Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas ESDM Kaltim, DPPKUKM Kaltim, Biro Perekonomian Setda Kaltim, BPH Migas, serta DPC Hiswana Migas Samarinda dan DPC Hiswana Migas Balikpapan.
RDP dengan agenda monitoring dan pengawasan kuota, tata kelola distribusi, serta penanganan kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim tersebut digelar pada Rabu (30/9/2026) di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Isfahani menjelaskan, stok dan kuota merupakan dua hal yang berbeda. Stok merupakan jumlah BBM yang tersedia di terminal, termasuk persediaan yang disiapkan untuk menjaga ketahanan pasokan selama beberapa hari ke depan.
“Kalau stok itu adalah jumlah barang yang ada di terminal. Di stok kapal kita yang kita atur penyediaannya. Itu kita atur di samping untuk kebutuhan, dia juga untuk persediaan ketahanan beberapa hari ke depan untuk antisipasi,” kata Isfahani.
Sementara kuota merupakan penetapan pemerintah mengenai jumlah BBM yang harus disalurkan agar kebutuhan masyarakat tercukupi sepanjang tahun.
“Sedangkan kuota itu adalah penetapan pemerintah berapa yang harusnya kita salurkan agar jumlahnya tercukupi sepanjang tahun,” ujarnya.
Terkait antrean di SPBU, Isfahani menyebut salah satu persoalannya adalah jumlah SPBU yang masih terbatas di sejumlah lokasi.
“Antrean di SPBU itu karena memang jumlah beberapa lokasi itu jumlah SPBU-nya masih sedikit,” katanya.
Karena itu, Pertamina bersama pemerintah kabupaten akan mengevaluasi kecukupan lembaga penyalur di masing-masing wilayah. Lembaga penyalur tersebut nantinya juga akan mendapatkan penugasan dari BPH Migas.
Isfahani juga menyebut operasional SPBU selama 24 jam dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai antrean. Namun, penerapannya tidak harus dilakukan di seluruh wilayah karena pola pembelian masyarakat berbeda-beda.
“Ya, 24 jam itu salah satu solusi. Tadi kami sudah sampaikan juga,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah SPBU yang beroperasi 24 jam telah mendapat dukungan pengamanan serta pengaturan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pada malam hari.
“Tapi tidak di semua tempat nampaknya perlu dibuka 24 jam karena memang pola pembelian masyarakatnya kadang-kadang pagi sama sore yang ramai,” jelasnya.
Di sisi lain, Isfahani menanggapi persoalan margin bisnis yang disebut menjadi salah satu pertimbangan pengusaha untuk membuka SPBU baru. Menurutnya, mitra akan mempertimbangkan potensi omzet, lokasi pengisian, hingga keberlanjutan usaha sebelum mengambil keputusan bisnis.
“Saya kira itu konteks dalam penyambungan, persetujuan bisnis. Memang mitra tentu melihat bagaimana kecukupan omzetnya, tempat pengisiannya, itu juga menjadi parameter bagi mitra,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut masih ada mitra yang berminat membangun SPBU di sejumlah wilayah Kaltim.
“Saya appreciate sebenarnya di beberapa tempat masih banyak mitra-mitra yang ingin tetap membangun SPBU karena mungkin peluang, kepemilikan tanah, dan mungkin melihat bagaimana keberlanjutannya,” ujarnya.
Pertamina dan pemerintah daerah selanjutnya akan mengevaluasi kebutuhan lembaga penyalur di wilayah yang mengalami antrean, termasuk melihat pola pembelian masyarakat dan kebutuhan operasional SPBU di masing-masing daerah. (Iqbal Al-Fiqri)













