TENGGARONG – Program Kukar Siap Kerja tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dari kelompok sosial ekonomi terbawah.
Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 305 warga telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi kerja. Menariknya, sekitar 85 persen dari total peserta tersebut berasal dari kelompok desil 1 sampai 5, yakni masyarakat yang masuk dalam kelompok sosial ekonomi terbawah.
Capaian ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar tersebut memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang membutuhkan akses lebih besar terhadap kesempatan kerja.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irawan, mengatakan program Kukar Siap Kerja dirancang dengan dua pendekatan utama. Pertama, meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu memasuki sektor pekerjaan formal. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan untuk membangun usaha mandiri di sektor nonformal.
“Dari 305 orang yang sudah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi siap kerja, sebanyak 85 persen di antaranya berasal dari kelompok desil 1 sampai 5,” ungkap Dendy, Jumat (30/10/2026).
Menurut Dendy, pelatihan kerja tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan.
Karena itu, tahun ini Distransnaker memberikan perhatian lebih besar kepada warga yang masuk kelompok desil 1 sampai 5.
Dari target pelatihan kompetensi sebanyak 300 orang setiap tahun, realisasi tahun ini telah mencapai 305 peserta. Pemerintah daerah selanjutnya menargetkan proporsi peserta dari kelompok desil 1 sampai 5 meningkat hingga 90 persen.
Sementara 10 persen lainnya tetap memberikan ruang bagi masyarakat dari kelompok di luar kategori tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kukar.
Dendy menyebutkan, dari keseluruhan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan, hampir 100 orang di antaranya sudah mendapatkan penempatan kerja.
Artinya, program ini tidak hanya berhenti pada pemberian keterampilan, tetapi juga mulai memperlihatkan hasil melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Dua Jalur Peningkatan Kesempatan Kerja
Dalam pelaksanaannya, Kukar Siap Kerja menyediakan jalur pengembangan kompetensi untuk memasuki dunia kerja formal maupun membangun usaha mandiri.
Untuk sektor formal, pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, industri, dan dunia usaha. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta diharapkan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Sementara untuk sektor nonformal, Distransnaker mengembangkan kelompok tenaga kerja mandiri di sejumlah kecamatan.
Program tersebut telah dilaksanakan di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, Sebulu, dan Tenggarong.
Terdapat enam kelompok tenaga kerja mandiri yang dibentuk, masing-masing satu kelompok di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu, serta dua kelompok di Tenggarong.
Setiap kelompok mendapatkan pelatihan selama lima hari dengan pendampingan instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Setelah pelatihan, peserta juga memperoleh bantuan peralatan sesuai bidang keterampilan yang dipelajari.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi kelompok untuk menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Bahkan, peserta yang telah memulai usaha berpeluang mengakses pembiayaan lanjutan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen.
“Harapannya, usaha yang dibangun kelompok-kelompok tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” serunya.
“Pada bulan ketiga dan keempat, mereka juga diharapkan bisa melanjutkan pengembangan usaha melalui program lanjutan Kukar Idaman Terbaik, yaitu Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen,” timpalnya.
Perluas Pelatihan Lewat Kerja Sama Perusahaan
Selain mengandalkan pembiayaan APBD, Distransnaker Kukar juga memperluas kesempatan pelatihan melalui kolaborasi dengan badan usaha.
Salah satunya bersama PHKT yang menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi juru las atau welder SMAW 1G sekitar tiga minggu lalu.
Kegiatan tersebut diikuti 15 peserta dari tiga desa di Kecamatan Marangkayu.
Ke depan, kerja sama serupa akan diperluas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) SKK Migas. Materi pelatihan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi industri, sementara pendanaannya bersumber dari badan usaha.
Distransnaker juga berupaya mengakses program pemerintah pusat untuk memperbesar peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Salah satunya melalui Program Magang Nasional Batch 3 yang memiliki kuota 75 ribu peserta secara nasional. Dendy mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan agar dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara.
Program ini dinilai dapat membantu lulusan baru yang selama ini menghadapi kendala memasuki dunia kerja karena belum memiliki pengalaman profesional.
Peserta magang akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditanggung kementerian, jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, pengalaman kerja, serta sertifikasi.
Distransnaker juga berupaya mengakses program pelatihan bagi tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga mereka memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi sebelum kembali memasuki pasar kerja.
Untuk memperkuat ketepatan sasaran, ke depan proses pendaftaran dan seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem Kukar Siap Kerja yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Integrasi tersebut memungkinkan identifikasi calon peserta berdasarkan kelompok sosial ekonomi, khususnya desil 1 sampai 5. Data akan diperbarui setiap tiga bulan melalui Dinas Sosial agar penentuan penerima manfaat semakin terarah.
“Seluruh program ini kami upayakan untuk diakses dalam sisa dua bulan terakhir tahun ini,” tegasnya.
“Jika pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berlanjut pada 2027, kami akan meningkatkan upaya untuk mengakses berbagai program kementerian guna memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tuturnya. (Adv)
