TENGGARONG – Program bantuan seragam gratis Pemerintah Kabupaten (Kukar) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menjangkau 42.161 murid dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Bantuan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKab) tersebut menyasar murid sekolah negeri maupun swasta.
Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp61,24 miliar sebagai upaya meringankan pengeluaran orang tua sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan di Kukar.
Dari jumlah penerima tersebut, sebanyak 23.321 murid berasal dari sekolah negeri, sedangkan 18.860 murid lainnya bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Pemerataan penerima menjadi salah satu cakupan penting program ini. Sebab, bantuan tidak hanya diberikan kepada murid yang bersekolah di bawah naungan pemerintah, tetapi juga menjangkau peserta didik di sekolah swasta.
Anggaran Rp61,24 Miliar untuk Negeri dan Swasta
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan program bantuan seragam sekolah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah memastikan kebutuhan perlengkapan pendidikan dapat dijangkau seluruh murid yang menjadi sasaran.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan besaran bantuan berdasarkan jenjang pendidikan.
“Murid PAUD memperoleh alokasi sekitar Rp1,2 juta, SD Rp1,5 juta, sedangkan SMP sekitar Rp1,75 juta per murid,” ungkapnya.
Setiap paket bantuan mencakup kebutuhan perlengkapan sekolah, mulai dari pakaian seragam, topi, sepatu, tas, hingga seragam batik.
Dengan adanya standar perlengkapan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan murid memperoleh fasilitas dasar pendidikan dengan kualitas yang relatif setara, tanpa bergantung pada status sekolah tempat mereka belajar.
Penyaluran Dievaluasi agar Tepat Sasaran
Heriansyah menilai program yang baru berjalan ini masih membutuhkan penyempurnaan.
Karena itu, Disdikbud Kukar akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan, termasuk melibatkan Inspektorat untuk meninjau efektivitas program secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, mulai dari kesesuaian jumlah perlengkapan, kualitas barang, hingga ketepatan penerima.
“Setelah kita lihat jalannya, baru kita tahu di mana letak kekurangannya. Dari situlah kita susun perbaikan untuk tahun berikutnya. Tujuannya sederhana, supaya ke depannya semakin tepat sasaran,” ucap Heriansyah.
Penyaluran Lewat BOSKab
Penyaluran program melalui mekanisme BOSKab dilakukan melalui rekening masing-masing sekolah. Dengan demikian, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada murid atau orang tua.
Sekolah bertanggung jawab merealisasikan anggaran tersebut dalam bentuk pengadaan seragam dan perlengkapan belajar sesuai ketentuan program.
Mekanisme ini juga memberikan ruang bagi sekolah untuk berkoordinasi dengan komite sekolah dan orang tua, terutama bagi murid yang telanjur membeli seragam sebelum bantuan direalisasikan.
Dalam kondisi tersebut, sekolah dapat mengoordinasikan penggantian berdasarkan bukti pembelian atau kuitansi yang tersedia sesuai mekanisme pertanggungjawaban.
Pujianto sebelumnya menegaskan, keterlibatan orang tua dan komite sekolah diperlukan agar proses penyaluran berjalan transparan serta tidak menimbulkan persoalan di lingkungan sekolah.
Melalui cakupan 42.161 murid, program BOSKab menjadi salah satu intervensi pembiayaan pendidikan berskala besar di Kukar.
Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut tidak hanya mengurangi beban belanja perlengkapan sekolah, tetapi juga mendukung kesetaraan kesempatan belajar bagi anak-anak di seluruh wilayah Kukar.
“Anak-anak berhak mendapat perlengkapan yang layak dan sama baiknya, di mana pun mereka bersekolah. Semoga ini bisa meringankan beban orang tua sekaligus memotivasi anak-anak untuk belajar lebih giat,” tutur Heriansyah. (Adv)
