TENGGARONG – Sebanyak 600 warga kelompok rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sasaran program bantuan pangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sepanjang 2026.
Program yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kukar ini menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak terlantar dari keluarga prasejahtera.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial melalui Misi Kukar Idaman Terbaik. Sasarannya adalah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada warga yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pendataan dan skala prioritas.
Penerima tidak dipilih secara sembarangan. Dinsos memprioritaskan masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Untuk tahap terakhir, insyaallah akan kami salurkan pada November ini. Jadi, masih ada satu tahap lagi yang akan dilaksanakan,” ujar Rinda.
Lansia hingga Anak Terlantar Jadi Prioritas
Paket bantuan yang disiapkan berisi berbagai kebutuhan pokok rumah tangga. Komoditas yang diberikan antara lain beras, telur ayam, minyak goreng, susu, sarden, kecap, serta sejumlah bahan pangan lainnya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga penerima, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial yang membuat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih sulit.
Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, Dinsos Kukar juga melakukan verifikasi terhadap calon penerima.
Salah satu hal yang diperiksa adalah kemungkinan warga telah mendapatkan bantuan sejenis dari program pemerintah lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih penerima sekaligus membuka kesempatan agar bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan jumlah sasaran mencapai 600 orang, pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah perlu memastikan bantuan diterima warga yang sesuai dengan kriteria, bukan sekadar tersalurkan berdasarkan daftar administrasi.
Berbeda dengan Penghuni Rumah Singgah Bukit Biru
Dinsos Kukar juga menegaskan bahwa program bantuan pangan ini memiliki sasaran berbeda dengan pelayanan sosial di rumah singgah atau shelter milik pemerintah daerah di kawasan Bukit Biru.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinsos Kukar, Sunarko menjelaskan, seluruh penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang masih tinggal di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Sementara itu, penghuni rumah singgah merupakan warga yang secara khusus ditampung dan mendapatkan pelayanan melalui skema rehabilitasi sosial.
Karena itu, kelompok penghuni shelter tidak masuk dalam hitungan 600 penerima bantuan pangan tersebut.
“Kalau yang berada di Bukit Biru itu merupakan warga yang kami tampung di rumah singgah, dengan kapasitas sekitar 10 orang. Jadi, 600 penerima bantuan pangan ini murni masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya,” jelas Sunarko.
Penyaluran Disesuaikan dengan Anggaran
Dalam pelaksanaannya, program bantuan pangan ini mengalami perubahan frekuensi distribusi.
Semula, Dinsos Kukar merencanakan penyaluran sebanyak enam kali dalam setahun. Namun, penyesuaian anggaran membuat distribusi dikurangi menjadi empat tahap.
Meski frekuensi penyaluran berubah, pemerintah daerah tetap memperhitungkan kebutuhan bantuan untuk penerima selama 12 bulan.
Penyaluran terakhir dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Tahap tersebut sekaligus menjadi bagian akhir dari rangkaian distribusi bantuan pangan tahun ini.
Melalui program tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga agar kelompok masyarakat yang paling rentan tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Bantuan pangan diharapkan menjadi salah satu penopang pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial di daerah, terutama bagi warga yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. (Adv)













