TENGGARONG – Keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi kendala bagi nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski sejumlah stasiun pengisian bahan bakar telah melayani kebutuhan nelayan, alokasi yang tersedia dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan aktivitas penangkapan ikan.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar kini memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi sekaligus memperluas fasilitas pengisian khusus nelayan. Upaya ini dilakukan agar nelayan di kawasan pesisir lebih mudah mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas perikanan tangkap. Sebab, kepemilikan armada penangkapan ikan tidak akan memberikan hasil optimal apabila nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengupayakan tambahan alokasi BBM subsidi, tetapi juga mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah kawasan potensial.
Tiga Lokasi Sudah Layani Nelayan
Sembari menunggu pembangunan SPBN terealisasi, DKP Kukar memfasilitasi penyaluran BBM bersubsidi melalui sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di Kuala Samboja dan Anggana. Sementara itu, SPBU Makarti melayani kebutuhan nelayan dari wilayah Muara Badak dan Marangkayu.
Namun, keberadaan titik penyaluran tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Muslik mengakui kuota BBM subsidi di sejumlah lokasi masih terbatas. Kondisi ini membuat penambahan alokasi menjadi salah satu hal yang terus diperjuangkan pemerintah daerah.
Besaran kuota di setiap wilayah juga berbeda, menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan masing-masing lokasi. Beberapa titik bahkan telah memperoleh alokasi lebih dari 50 kiloliter.
Selain persoalan kuota, akses terhadap BBM subsidi juga berkaitan dengan kelengkapan administrasi nelayan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Pas Kecil atau surat ukur kapal.
DKP Kukar pun berupaya memperluas akses penerbitan dokumen tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Kami juga terus mendorong koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi serta KSOP untuk meningkatkan dan memperbanyak penerbitan Pas Kecil bagi nelayan,” jelas Muslik.
SPBN Handil Terusan Masih Berproses
Di luar penambahan kuota, pembangunan SPBN menjadi solusi jangka panjang yang sedang didorong DKP Kukar.
Salah satu proyek yang tengah berproses berada di Handil Terusan. Pembangunan fasilitas tersebut dikerjakan oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).
Kehadiran SPBN di kawasan itu diharapkan dapat memperpendek akses nelayan terhadap bahan bakar. Dengan fasilitas pengisian yang lebih dekat, nelayan tidak perlu terlalu bergantung pada titik penyaluran yang selama ini tersedia.
DKP Kukar juga memperjuangkan pembangunan SPBN di kawasan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Fasilitas tersebut direncanakan berada di lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas atau hub nelayan.
Untuk mendukung rencana itu, DKP Kukar telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi potensial.
Dua kawasan yang masuk dalam penjajakan pengembangan SPBN tersebut adalah Kuala Samboja dan Semayang.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendukung sektor perikanan tangkap. Sebab, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga kepastian pasokan dan kemudahan nelayan menjangkau tempat pengisian.
Melalui penambahan kuota dan pembangunan SPBN, Pemkab Kukar berharap hambatan operasional nelayan dapat dikurangi. Ketersediaan bahan bakar yang lebih mudah dijangkau diharapkan turut mendukung kelancaran aktivitas melaut dan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan.
“Pembangunan SPBN dan penambahan kuota BBM subsidi menjadi kebutuhan mendesak,” kata Muslik.(Adv)













