TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan kebutuhan anggaran Rp600 miliar untuk mengembangkan enam kawasan perdesaan. Setiap kawasan diproyeksikan memperoleh dukungan anggaran hingga Rp100 miliar melalui Program Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.
Namun, target tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kemampuan keuangan daerah masih menjadi pertimbangan utama, sehingga pemerintah saat ini mengoptimalkan program pembangunan yang sudah berjalan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
Program yang masuk dalam Dedikasi ke-15 Kukar Idaman Terbaik ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem ekonomi. Pengembangan tidak lagi dilakukan secara terpisah, melainkan dengan menghubungkan potensi dan kebutuhan antardesa dalam satu kawasan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan setiap desa memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan hingga pariwisata. Namun, sejumlah desa masih membutuhkan dukungan fasilitas produksi, pengolahan dan sumber daya agar potensi yang dimiliki bisa memberikan nilai tambah.
“Contohnya, ada desa yang memiliki potensi pertanian, tetapi belum memiliki mesin penggiling padi maupun mesin pengolahan hasil pertanian,” ujar Sunggono.
Menurutnya, pemerintah berupaya melengkapi kebutuhan tersebut agar hasil produksi desa tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah. Dukungan juga diarahkan kepada pelaku usaha lokal yang memiliki potensi, tetapi belum mempunyai sumber daya memadai untuk mengembangkan usahanya.
“Pelaku usaha di sekitar yang mungkin memiliki potensi, tetapi belum mempunyai sumber daya yang memadai, juga kita bantu,” jelasnya.
Enam Kawasan Perdesaan Kukar Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi
Sunggono menjelaskan, pendekatan pembangunan berbasis kawasan memungkinkan potensi satu desa saling mendukung dengan desa lainnya.
Desa penghasil komoditas pertanian, misalnya, dapat terhubung dengan desa yang memiliki fasilitas pengolahan. Hasil produksi kemudian memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.
Dengan pola tersebut, manfaat pembangunan diharapkan tidak hanya dirasakan oleh satu desa, tetapi juga masyarakat di wilayah sekitarnya.
Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar melakukan transformasi ekonomi. Selama ini, perekonomian daerah masih memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Pemerintah ingin memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki potensi berkelanjutan, terutama pertanian, peternakan dan pariwisata.
“Kita tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu. Konsepnya adalah transformasi ekonomi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menuju sumber daya yang dapat diperbarui,” ungkap Sunggono.
Target Rp600 Miliar Masih Bergantung Kemampuan APBD
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan enam kawasan perdesaan yang telah terbentuk menjadi sasaran program pengembangan tersebut.
Setiap kawasan ditargetkan memperoleh dukungan anggaran hingga Rp100 miliar. Jika seluruh target terpenuhi, kebutuhan pembiayaan untuk enam kawasan mencapai Rp600 miliar.
Meski demikian, alokasi sebesar itu belum tersedia secara keseluruhan. Sejumlah kawasan sebenarnya sudah menerima dukungan anggaran melalui berbagai program pembangunan, tetapi nilainya belum mencapai target yang direncanakan.
“Namun, untuk kawasan-kawasan tersebut, sebenarnya sudah ada yang mendapatkan anggaran, hanya saja belum sebesar Rp100 miliar,” kata Arianto.
Saat ini, DPMD Kukar tengah memetakan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD di enam kawasan tersebut.
Langkah ini diperlukan untuk mengetahui program yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan demikian, rencana pengembangan kawasan dapat disinergikan dengan kegiatan OPD dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemetaan juga mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Sebab, jumlah desa dalam satu kawasan berbeda-beda, mulai dari 10 hingga 15 desa.
Perbedaan tersebut membuat kebutuhan pembangunan dan potensi unggulan setiap kawasan tidak bisa diseragamkan. Pemerintah perlu menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan kondisi serta peluang ekonomi masing-masing wilayah.
Untuk sementara, pengembangan kawasan masih mengandalkan anggaran yang tersedia melalui OPD. Pemerintah berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin memadai sehingga target pembiayaan Rp100 miliar per kawasan dapat diwujudkan.
“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan. Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” tutup Arianto. (Adv)













