SAMARINDA – Keterbatasan anggaran daerah mulai menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda. DPRD menilai sejumlah program pendidikan perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya tetap berjalan tanpa membebani kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan, termasuk dalam menentukan prioritas program pendidikan yang akan dijalankan.
Menurutnya, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, ditambah persoalan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum diterima, semakin membatasi keleluasaan pemerintah kota dalam membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Situasi tersebut membuat perencanaan pendidikan tidak cukup hanya bertumpu pada kebutuhan dan target pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran secara realistis.
“Kita akan melakukan evaluasi secara general nanti dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Karena kita juga tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Anhar, Kamis(19/11/2026).
Anhar memandang evaluasi bersama Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memetakan kembali kebutuhan yang mendesak, sekaligus memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai kapasitas keuangan daerah.
Di sisi lain, ia mengakui Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun memiliki perhatian besar terhadap pembenahan sektor pendidikan.
Namun, menurut Anhar, komitmen tersebut menghadapi tantangan ketika dukungan pendanaan tidak sebanding dengan kebutuhan program yang hendak direalisasikan.
“Wali kotanya cukup gesit, cukup semangat, cukup peduli. Tapi kalau tidak ditunjang anggaran yang memadai, pemotongan TKD, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang belum terakses sampai sekarang, kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.
Tekanan fiskal itu juga berimplikasi terhadap pengelolaan kegiatan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah dituntut lebih cermat dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar pengeluaran operasional tetap terkendali.
Salah satu yang menjadi perhatian Anhar adalah penggunaan perangkat dan fasilitas digital yang telah disalurkan ke sekolah. Meski mendukung kegiatan pembelajaran, pengoperasian fasilitas tersebut tetap membutuhkan biaya penunjang, termasuk konsumsi listrik.
Karena itu, ia menilai sekolah perlu menerapkan pola penggunaan yang efisien tanpa mengabaikan fungsi fasilitas sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar.
“Makanya manajemen penggunaannya itu juga yang terpenting, kapan bisa digunakan, kapan tidak, karena berkaitan dengan biaya operasional juga,” ucapnya.
Anhar berharap pembahasan bersama Dinas Pendidikan nantinya tidak berhenti pada penyesuaian anggaran semata, melainkan menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, program pendidikan di Samarinda diharapkan tetap memiliki arah pelaksanaan yang jelas, sementara sekolah memperoleh kepastian dalam mengelola kebutuhan operasionalnya.
Bagi Anhar, keseimbangan antara kualitas pelayanan pendidikan dan kemampuan pembiayaan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam evaluasi tersebut.













