Samarinda,- Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam proyek tambang.
Menurut Samri, langkah tersebut tidak sejalan dengan misi utama ormas keagamaan yang selama ini berfokus pada pembinaan umat.
“Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan lainnya selama ini konsen memperbaiki umat. Apa hubungannya kemudian mereka, pengurus ormas itu, disuruh kerja tambang?” ungkap Samri pada Selasa (10/7/2024).
Samri menilai bahwa jika proyek tambang tersebut dikerjakan oleh pihak profesional, maka tujuan pemberdayaan ormas tidak akan tercapai.
“Akhirnya nanti ormas hanya menerima fee dari pihak ketiga yang mengerjakan itu,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa mungkin ada niat baik dari pemerintah untuk memberikan penghasilan tetap bagi ormas melalui pengelolaan usaha tambang. Namun, ia berpendapat bahwa ormas besar seperti Muhammadiyah sudah memiliki sumber penghasilan yang cukup dari lembaga pendidikan mereka.
“Ormas-ormas besar sudah memiliki penghasilan yang luar biasa sebenarnya untuk menghidupi ormas itu. Mereka seharusnya fokus mengurus umat dan pendidikan, tidak ditambah lagi kerja mengurus tambang,” tegasnya.
Samri juga mencurigai bahwa kebijakan ini bisa jadi merupakan bentuk kompensasi politik dari pemerintah terhadap ormas-ormas, untuk mengamankan posisi mereka di masa mendatang.
“Saya melihat bahwa di balik ini bisa saja ada tujuan untuk mengamankan diri dari komisi politik pasca lengsernya nanti,” pungkasnya.
Dengan kritik ini, Samri berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan lebih memfokuskan dukungannya pada misi utama ormas dalam membina umat dan pendidikan. (ADV)
