Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, kembali menyoroti masalah dalam pendataan penerima subsidi gas LPG 3 kilogram yang dinilai tidak akurat. Menurutnya, sistem pendataan yang ada saat ini tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga menyebabkan banyak ketimpangan dalam distribusi bantuan tersebut.
“Banyak sekali warga yang sebenarnya berhak menerima subsidi LPG 3 kg, tetapi justru tidak tercatat sebagai penerima, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah mendapatkan subsidi ini,” kata Sapto dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).
Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa subsidi gas LPG 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pendataan yang tidak akurat justru mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi bantuan tersebut.
“Masalah ini tidak hanya terjadi pada subsidi LPG, tapi juga pada berbagai program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana hibah. Sistem pendataan yang buruk menyebabkan bantuan sosial sering kali tidak sampai ke target yang seharusnya,” tegasnya.
Sapto menambahkan bahwa ketidakakuratan pendataan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ia pun menekankan perlunya perbaikan sistem agar bantuan sosial, termasuk subsidi gas LPG, bisa tepat sasaran.
“Tanpa perbaikan dalam sistem pendataan, program bantuan sosial tidak akan mencapai tujuannya dengan efektif,” ucapnya.
Sebagai langkah selanjutnya, Sapto berharap agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan yang ada. Menurutnya, dengan memperbaiki data penerima bantuan, subsidi dan program bantuan sosial lainnya dapat disalurkan dengan lebih tepat kepada yang membutuhkan.
“Evaluasi dan perbaikan pendataan ini sangat penting, agar program bantuan sosial bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan semangat membantu masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya. (ADV)
