Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengusulkan agar penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia dikaji ulang. Ia berpendapat bahwa kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia belum tentu efektif, mengingat keberagaman sosial dan budaya yang ada di tiap daerah.
Sapto menekankan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 200 juta penduduk dan beragam suku serta budaya, memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel, yang bisa menyesuaikan dengan karakteristik lokal di tiap wilayah.
“Penerapan satu model kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia akan menghadapi tantangan besar, mengingat karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah, keberagaman ini harus menjadi faktor utama dalam merancang kurikulum yang lebih relevan dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya, Kamis (14/11)
“Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Tidak mungkin kita menerapkan kurikulum yang sama di setiap daerah tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada,” tambahnya.
Sapto juga membandingkan situasi Indonesia dengan negara-negara yang memiliki populasi lebih kecil dan homogen, seperti Swiss, yang lebih mudah menerapkan sistem pendidikan seragam. Ia menegaskan bahwa di negara-negara seperti Swiss, homogenitas masyarakat memungkinkan penerapan kurikulum yang seragam. Sementara itu, Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan geografis, membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Di negara seperti Swiss, dengan populasi yang lebih homogen, mereka bisa lebih mudah menerapkan sistem pendidikan seragam. Tapi, di Indonesia, dengan segala keberagaman yang ada, penerapan sistem yang sama di seluruh daerah justru akan menyulitkan,” jelasnya.
Sapto menyarankan agar Kurikulum Merdeka dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luwes, memberikan ruang bagi penyesuaian sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Ia menegaskan bahwa hal ini sangat penting agar pendidikan di Indonesia bisa diterima dengan baik dan berjalan efektif di semua wilayah.
“Pendidikan harus bisa mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Kurikulum yang fleksibel akan membantu siswa berkembang sesuai potensi dan konteks lokal mereka,” tambah Sapto.
Selain itu, Sapto juga menyoroti pentingnya penghargaan terhadap usaha siswa. Ia berpendapat bahwa pencapaian siswa yang bekerja keras harus diakui, tanpa dibatasi oleh standar yang terlalu kaku. Dalam pandangannya, sistem pendidikan yang seragam justru dapat menghambat potensi siswa untuk berkembang.
“Siswa yang berusaha keras harus mendapat hasil yang setimpal dengan usaha mereka. Jangan sampai standar yang terlalu kaku membatasi potensi mereka. Setiap siswa berhak mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya,” ujarnya.
Sapto juga mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, untuk memastikan bahwa kurikulum ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan kurikulum pendidikan di Indonesia akan semakin relevan dan efektif.
“Kurikulum yang disesuaikan dengan keragaman sosial dan budaya akan lebih efektif dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan relevansi kurikulum di setiap daerah,” ungkap Sapto.
Terakhir, Sapto berharap bahwa pendidikan di Indonesia dapat lebih menghargai keberagaman sambil tetap fokus pada tujuan utama pendidikan, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global di masa depan. Pendidikan yang mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya akan lebih mampu membentuk individu yang siap menghadapi dunia yang semakin terhubung dan penuh tantangan.
“Kurikulum yang menghargai keberagaman akan membantu membentuk generasi yang lebih adaptif dan siap untuk menghadapi tantangan global,” tutupnya. (ADV)
