Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengkritik perubahan kurikulum pendidikan yang terlalu sering terjadi di Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak didasarkan pada pergantian menteri atau presiden.
“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” ujarnya, Jum’at (22/11/2024).
Menurut Salehuddin, perubahan kurikulum secara terus-menerus justru menghambat proses pembelajaran. Para guru, kepala sekolah, dan siswa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.
“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan terbesar dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama di kalangan tenaga pendidik.
“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan,” katanya.
Salehuddin mengingatkan pentingnya konsistensi dalam kebijakan pendidikan.
“Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan ini mencerminkan harapan agar kebijakan pendidikan yang diambil mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang bagi perkembangan anak bangsa. (ADV)
