BALIKPAPAN – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) H M Agus Hari Kesuma.
Sekretaris Provinsi (Sesprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa Pemprov Kaltim berupaya keras memastikan kesuksesan Pilkada dengan mengadakan rapat koordinasi rutin setiap minggu melalui Desk Pilkada. “Kita sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ungkap Sri. Upaya ini bertujuan untuk memonitor dan menindaklanjuti semua persiapan, termasuk distribusi logistik dan kesiapan teknis lainnya.
Penyediaan logistik Pilkada menjadi salah satu fokus utama dalam Rakor ini. Sri Wahyuni menegaskan bahwa kesiapan distribusi logistik harus dipastikan mencapai desa dan kelurahan sebelum 27 November. “Kita akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” tambahnya. Meskipun ada wilayah seperti Mahakam Ulu yang telah menyelesaikan persiapan, beberapa daerah lain masih memerlukan perhatian lebih agar semua kebutuhan logistik terpenuhi tepat waktu.
Partisipasi aktif dari DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan juga menjadi pilar penting dalam mengamankan proses Pilkada. DPRD Kaltim mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung. Kejaksaan turut memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai hukum dan bebas dari pelanggaran. Dengan kolaborasi ini, Kaltim berharap bisa menggelar Pilkada yang damai dan sukses.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam Rakor adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Sri Wahyuni, ASN harus menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, meski tetap memiliki hak pilih. “Jadi, netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” tegas Sri, menegaskan pentingnya ASN sebagai teladan dalam menjalankan tugas mereka tanpa intervensi politik.
Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menekankan bahwa Rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan. “Koordinasi yang solid antar-pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan Pilkada serentak tanpa hambatan berarti,” ujarnya. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan seluruh elemen pemerintahan dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan Pilkada.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala OPD Pemprov Kaltim, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, serta perwakilan Forkopimda dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Mereka sepakat untuk menjaga soliditas dan memastikan semua persiapan teknis dan logistik dapat selesai sesuai jadwal. Strategi lainnya yang dibahas termasuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada serentak.
Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim terus melakukan sosialisasi dan koordinasi secara masif baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk menyukseskan Pilkada. “Prinsipnya, Pemprov Kaltim sudah bergerak aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi secara masif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama Forkopimda,” jelasnya. Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat Kaltim akan semakin sadar dan antusias menggunakan hak pilihnya pada 27 November.
Sri menutup dengan harapan agar Pilkada serentak di Kaltim menjadi contoh demokrasi yang tertib dan damai, “Koordinasi ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia secara keseluruhan.” Dengan koordinasi yang matang dan kerja sama berbagai pihak, diharapkan Kaltim mampu menghadapi Pilkada serentak 2024 dengan semangat demokrasi dan keamanan yang terjaga.
