Samarinda— Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa kebijakan larangan siswa SMP dan SMA mengendarai motor sebenarnya sejak lama telah diberlakukan. Namun, ia menilai implementasinya di lapangan masih jauh dari kata maksimal.
“Kebijakan ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tapi tidak berjalan efektif karena kurangnya pengawasan dan penegakan aturan,” ujar Iswandi.
Menurutnya, lemahnya koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum menjadi penyebab utama kebijakan ini tidak memberikan dampak signifikan.
Larangan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Samarinda, angka kecelakaan di kalangan pelajar terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
“Kendaraan roda dua bukan hanya soal keahlian, tetapi juga soal tanggung jawab. Anak-anak usia SMP dan SMA belum cukup matang untuk memahami risiko di jalan raya,” tambah Iswandi.
Beberapa sekolah di Samarinda sebenarnya telah menerapkan aturan tegas, seperti larangan membawa kendaraan ke sekolah. Namun, banyak pelajar yang mengabaikan aturan ini dengan memarkir motor mereka di luar area sekolah untuk menghindari sanksi.
“Pengawasan di sekolah saja tidak cukup. Orang tua juga harus dilibatkan lebih aktif dalam memastikan anak mereka tidak mengendarai motor,” tegas Iswandi.
Iswandi pun menyarankan agar Pemkot Samarinda meningkatkan fasilitas transportasi umum yang ramah pelajar sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, kampanye edukasi mengenai keselamatan berkendara bagi pelajar juga perlu digalakkan.
“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas. Namun, pemerintah juga harus memberikan alternatif yang memadai agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik,” tutupnya. (Mujahid)
