Samarinda-Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Ma’sud, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) tahun 2026.
Hal ini disampaikannya Rapat Paripurna DPRD kaltim Ke -11 dengan agenda penyampaian hasil kerja dan penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kaltim tahun 2026 pada, Rabu (9/4/25).
Rudy menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak masyarakat saat ini adalah infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan—yang menurutnya menjadi fondasi kesejahteraan daerah.
Dalam pernyataannya, Rudy Ma’sud mengibaratkan relasi antara eksekutif dan legislatif seperti hubungan suami-istri.
“Trias politica dalam praktiknya, antara legislatif dan eksekutif ini ibarat suami dan istri. Eksekutif yang menyiapkan dananya, legislatif yang mengatur anggarannya, Kalau DPRD belum membentuk anggarannya, kegiatan pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik.” ungkapnya.
Rudy menyoroti bahwa fokus utama Renja 2026 harus berpijak pada kebutuhan paling mendasar masyarakat. Ia menyebut infrastruktur dasar sebagai prioritas pertama, diikuti oleh peningkatan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan.
“Kalau infrastrukturnya baik, perekonomian akan ikut baik. Apa artinya perekonomian yang maju kalau jalan dan jembatannya rusak?” tegasnya.
Meski kondisi infrastruktur di wilayah perkotaan relatif membaik, Rudy menilai bahwa di kabupaten dan daerah pedalaman, masalah ini masih menjadi
“momok” yang menghambat kemajuan. “Di 10 kabupaten/kota, infrastruktur di kota sudah cukup baik, tapi di daerah, kondisinya masih jauh dari layak. Ini yang harus kita benahi bersama,” tambahnya.
Soal layanan kesehatan, Rudy mengungkapkan keprihatinannya setelah meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie.
“Kondisinya sudah sangat kronik. Kita harus segera membangun rumah sakit baru untuk menunjang pelayanan publik,” katanya. Ia juga menekankan bahwa RS Wahab Sjahranie kini menampung pasien tak hanya dari Kalimantan Timur, tetapi juga dari Kalimantan Utara, yang membebani kapasitas fasilitas yang ada.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan pelayanan publik yang merata. “Kita harus menyiapkan sarana dan prasarana publik yang mumpuni. Pelayanan publik ini adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Gubernur Rudy.
Pernyataan Rudy Ma’sud dalam menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keadilan sosial. Dengan memprioritaskan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Pemprov Kaltim diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kuat bagi masa depan daerah.
“Kalau fondasinya kokoh, rumahnya pasti tahan lama,” pungkas Rudy. (Mujahid)
