Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim untuk segera memprioritaskan perbaikan jalan nasional di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Desakan ini disampaikan menyusul kondisi sejumlah ruas jalan, khususnya Jalan Barong Tongkok-Mentiwan sepanjang 20,4 kilometer, yang rusak parah dan menghambat aktivitas masyarakat serta perekonomian setempat.
Permasalahan jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat selama ini menjadi polemik tersendiri. Status jalan yang merupakan aset pemerintah pusat membuat pemerintah daerah tak bisa bergerak cepat dalam melakukan perbaikan. Hal ini diungkapkan oleh Ekti Emanuel, anggota Komisi III DPRD Kaltim, dalam rapat bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim yang digelar di Samarinda. Menurutnya, sejumlah ruas jalan nasional di Kubar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Panjangnya itu 20,4 kilometer, jadi kami minta anggaran tahun ini untuk lokasi itu,” ungkap Ekti Emanuel. Ia menambahkan, BBPJN Kaltim sebaiknya memfokuskan penanganan pada satu ruas jalan hingga tuntas, dibanding melakukan perbaikan tersebar yang rawan rusak kembali akibat tingginya beban kendaraan. DPRD Kaltim telah menyampaikan notulensi hasil rapat kepada kementerian sebagai bentuk tindak lanjut.
Ekti menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan pengerjaan dilakukan setengah-setengah. “Kami bersepakat untuk hasil notulensi ini diberikan ke kementerian. Kami tidak minta pengerjaan ini secara skala yang berbeda, artinya fokuskan satu ruas jalan dulu,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan demi mendukung kelancaran transportasi, distribusi logistik, dan aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kaltim itu.
Masalah infrastruktur jalan di Kutai Barat ini turut berdampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Banyak pengusaha, sopir angkutan barang, hingga petani yang mengeluhkan kerusakan jalan yang kerap menghambat pengiriman hasil bumi dan logistik. DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat, melalui BBPJN Kaltim, segera mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan penanganan jalan nasional di wilayah tersebut pada tahun anggaran berjalan.
Persoalan jalan nasional di Kutai Barat merupakan potret persoalan infrastruktur di daerah yang perlu penanganan serius dan terarah. Desakan DPRD Kaltim kepada BBPJN Kaltim menjadi isyarat bahwa konektivitas jalan bukan sekadar soal akses, tetapi soal keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, komitmen pemerintah pusat dalam memperbaiki jalan nasional ini tidak sekadar janji, melainkan terealisasi nyata demi kemajuan wilayah pedalaman Kalimantan Timur. (Mujahid)
