Samarinda — Insiden terulangnya penabrakan Jembatan Mahakam I oleh kapal tongkang milik PT SKA pada Sabtu (26/04/25) kembali mengguncang perhatian publik dan memicu kecaman luas. Tak tinggal diam, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin malam (28/04/25) untuk meminta keterangan atas kejadian yang dinilai mencoreng keselamatan dan ketertiban jalur transportasi air tersebut.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin — yang akrab disapa Ayub — secara tegas menyuarakan kegeramannya terhadap insiden yang dinilainya sudah terlalu sering terulang. Ia menyerukan agar seluruh elemen legislatif bersatu untuk mendorong pengalihan pengelolaan alur Sungai Mahakam ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Mari kita bersama, khususnya Komisi II dan III, bersatu mendorong agar pengelolaan alur Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke hilir, diambil alih oleh pemprov kewenangannya,” tegas Ayub dalam RDP tersebut.
Menurut Ayub, dengan dialihkannya kewenangan tersebut, pengawasan terhadap jembatan-jembatan strategis yang melintas di atas Sungai Mahakam dapat ditingkatkan. Ia menekankan, bila terjadi insiden di kemudian hari, Pemerintah Provinsi bisa langsung bergerak cepat melakukan perbaikan.
“Jika di kemudian hari ada insiden semacam ini, pemprov bisa langsung melakukan perbaikan terhadap jembatan yang mengalami kerusakan,” jelasnya.
Selain itu, Ayub meyakini bahwa pengelolaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim akan memberikan keuntungan besar bagi daerah, baik dari sisi keamanan infrastruktur maupun efisiensi penanganan insiden.
“Kalau ini diserahkan pada pemprov Kaltim, kita yang akan menjaganya, kita pastikan aman,” tutup Ayub penuh optimisme.
Sebagai latar belakang, insiden kapal tongkang menabrak Jembatan Mahakam bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kejadian serupa yang mengakibatkan kerusakan struktural dan membahayakan pengguna jembatan. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan lalu lintas air dan tidak optimalnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama rentannya insiden tersebut terulang.
Ke depan, seruan DPRD Kaltim ini dipandang sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola jalur air di Kaltim. Jika upaya alih kelola ini berhasil, diharapkan Sungai Mahakam tak hanya menjadi jalur vital ekonomi, tapi juga area yang lebih aman bagi masyarakat dan infrastruktur strategis di Samarinda dan sekitarnya. (Mujahid)
