Samarinda — Minimnya akses listrik, jalan, dan air bersih di wilayah Sangkulirang Seberang, Kutai Timur, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mempertanyakan komitmen Gubernur Kaltim dan sejumlah anggota DPR RI yang pernah menjanjikan wilayah pesisir tersebut sebagai prioritas pembangunan sejak masa kampanye. Hingga kini, janji itu belum juga terwujud.
Wilayah Sangkulirang Seberang—yang meliputi Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Kesandaran—masih bergelut dalam kegelapan dan keterbatasan infrastruktur dasar. Menurut Agusriansyah Ridwan, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat status Kalimantan Timur sebagai provinsi kaya sumber daya alam. Ia menyebut, janji politik yang dulu sempat digaungkan kini tak lebih dari angin lalu.
“Nah ini yang penting saya sampaikan. Waktu Pak Gubernur mencalonkan, termasuk juga beberapa anggota DPR RI, sempat menjanjikan bahwa wilayah Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas untuk perbaikan jalan dan listrik. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Agusriansyah saat ditemui di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (28/5).
Sebagai wakil rakyat, Agusriansyah mengaku telah menindaklanjuti persoalan ini dengan mengonfirmasi langsung ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan informasi dari Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutim, tim gabungan dari PLN dan Perusahaan Milik Kutim (PMK) telah melakukan survei lapangan. Namun, kelanjutan program ini terganjal di level pemerintah provinsi dan kementerian.
“Saya sudah cek ke Kepala Bagian SDA Kutim, mereka sudah survei bareng PLN dan PMK. Tapi ya itu, tinggal bagaimana Pemprov Kaltim menindaklanjuti ke Kementerian ESDM agar ada alokasi anggaran prioritas untuk listrik di wilayah itu,” jelasnya.
Masalah tak berhenti pada listrik saja. Jalan penghubung antar desa masih dalam kondisi rusak dan sulit dilalui, apalagi saat musim hujan. Ironisnya, kawasan tersebut sebenarnya tidak termasuk daerah terisolir, melainkan bagian dari wilayah pesisir yang potensial dikembangkan jika didukung infrastruktur yang layak.
“Lucu kan, negara ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi masih ada daerah yang belum dapat listrik. Belum lagi jalan dan air. Padahal itu pelayanan infrastruktur dasar. Harusnya sudah jadi hak dasar masyarakat,” tegas Agusriansyah. (Mujahid)
