SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Muin, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Jembatan Pulau Balang yang kini menjadi proyek strategis nasional.
Ia menilai keterlambatan penyelesaian infrastruktur tersebut menjadi penghambat utama mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis, termasuk Penajam Paser Utara dan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena sudah diambil alih pusat, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda. Jembatan ini harus segera tuntas agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Baharuddin, Sabtu (7/6/25).
Politikus Gerindra ini menyebut bahwa hingga kini jembatan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hal ini terlihat jelas saat momentum arus mudik Lebaran, di mana sistem buka-tutup masih diberlakukan karena infrastruktur belum sepenuhnya siap.
“Jembatan ini belum optimal penggunaannya. Lebaran kemarin saja arusnya dibatasi karena belum tuntas. Padahal kalau sudah beroperasi penuh, ekonomi lokal bisa bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Lebih dari sekadar konektivitas antarwilayah, Baharuddin menekankan peran vital Jembatan Pulau Balang sebagai jalur utama penghubung Kalimantan Barat ke wilayah IKN.
Ia mengutip pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang menyebut jembatan ini akan menjadi jalur efisien bagi warga Kalbar menuju bandara yang berada di kawasan IKN.
“Jalur ini akan memangkas waktu tempuh warga Kalbar ke bandara IKN. Jadi, fungsinya bukan hanya lokal, tapi lintasprovinsi,” tegasnya.
Dengan posisi strategis tersebut, Baharuddin optimistis bahwa penyelesaian proyek ini akan selesai sesuai target.
Ia menyebut estimasi 2029 sebagai waktu yang realistis jika pemerintah pusat terus menjaga progresnya.
“Saya yakin ini bisa rampung sebelum 2029, seperti yang sudah disampaikan Gubernur,” tuturnya.
Jembatan Pulau Balang telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek prioritas nasional.
Keberadaannya diharapkan menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa antarwilayah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Kalau infrastruktur ini selesai, konektivitas dan logistik antarprovinsi akan jauh lebih efisien. Ini bukan hanya soal mobilitas, tapi juga masa depan ekonomi kawasan,” pungkas Baharuddin.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
