SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menaruh perhatian serius terhadap peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim.
Dalam pandangannya, UPTD merupakan ujung tombak penanganan infrastruktur dalam situasi darurat, namun hingga kini masih beroperasi di tengah keterbatasan sarana, personel, dan anggaran.
“Ketika masyarakat terdampak banjir, longsor, atau jalan putus, mereka yang pertama hadir di lokasi adalah tim UPTD. Mereka langsung bergerak tanpa menunggu perintah panjang,” ujar Reza Fachlevi, Sabtu (7/6/25).
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa tim teknis di lapangan itu masih kerap menghadapi kendala mendasar yang justru berpotensi menghambat kecepatan dan efektivitas respons mereka.
Minimnya alat berat, kekurangan personel terlatih, serta belum memadainya dukungan anggaran menjadi sorotan utama yang menurutnya harus segera diatasi.
Menurut Reza, kondisi geografis Kalimantan Timur (Kaltim) yang rawan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, menjadikan keberadaan UPTD sebagai elemen vital dalam menjaga konektivitas dan keselamatan warga.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih progresif terhadap unit teknis tersebut, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami di Komisi III mendorong secara konkret agar dukungan anggaran bagi UPTD ditingkatkan dalam pembahasan APBD mendatang. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut respon cepat terhadap krisis dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Reza juga menyinggung dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan semakin menantang kesiapan infrastruktur di daerah-daerah penyangga.
Ia menilai, jika kesiapsiagaan teknis tidak dimatangkan dari sekarang, maka beban pembangunan justru bisa menimbulkan kerentanan baru di wilayah sekitarnya.
“Transformasi pembangunan nasional seperti IKN itu peluang besar, tapi juga membawa tantangan baru. Maka daerah penyangga seperti Kaltim harus siap dari sisi mitigasi bencana, konektivitas jalan, hingga tata kelola sumber daya teknis,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya memfokuskan anggaran pada proyek-proyek besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan lapangan yang lebih taktis dan langsung dirasakan masyarakat.
Salah satunya, dengan memperkuat peran UPTD sebagai penggerak utama dalam pemeliharaan infrastruktur dasar dan penanganan insiden di titik-titik rawan.
Reza menekankan bahwa pembenahan terhadap unit teknis daerah seperti UPTD bukan hanya soal efisiensi kerja, tetapi bagian dari upaya strategis menjaga stabilitas sosial dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“UPTD bukan hanya memperbaiki jalan, mereka menjaga ritme kehidupan masyarakat tetap berjalan di tengah gangguan bencana. Maka mereka harus didukung penuh dari anggaran, alat kerja, hingga kualitas SDM-nya,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
penulis : NA
